mhnews.id.- Gaji, insentif, dan bonus luar biasa besarnya serta fasilitas serba kelas tinggi dan mewah yang diberikan perusahaan tidaklah dapat memuaskan syahwat dunia seorang pejabat senior Pertamina RU VI Balongan, Indramayu.
Disebut demikian, karena Dedi Susanto yang menjabat sebagai Pjs. Senior Manager Operation and Manufacturing PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU VI Balongan ini bersama pejabat lainnya melakukan korupsi dengan cara mengadakan proyek fiktif.
Tak tanggung-tanggung uang yang digarong Dedi Susanto dan empat rekannya itu sebanyak Rp 8,1 miliar. Dedi Susanto bersama Sabar Sundarelawan, Singgih Yudianto, Imam Fauzi, dan Andrian Cahyanto bersekongkol menggarong uang Rp 8,1 miliar dengan cara membuat proyek fiktif.
Hal ini terungkap, dalam sidang dakwaan yang digelar Pengadilan Tipikor, Serang beberapa hari lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Subardi mengatakan Dedi, Sabar, Singgih, dan Imam menggunakan jabatannya untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 29 Juli 2021 atas spesifikasi beberapa pekerjaan software di KPI RU VI Balongan kepada PT AKTN.
Sebagaimana dikutif mhnews.id dari detik.com, Dedi Susanto didakwa melakukan korupsi proyek software fiktif senilai Rp 8,1 miliar. Dedi Susanto selaku Pjs Senior Manager Operation and Manufacturing didakwa bersama empat orang lain termasuk dari swasta.
Pada sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Dedi didakwa bersama Sabar Sundarelawan sebagai Presiden Direktur PT Indopelita Aircaft Service (IAS), Singgih Yudianto sebagai Finance and Business Support Director PT IAS, Imam Fauzi selaku Vice President PT IAS, dan Andrian Cahyanto dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (AKTN). PT IAS sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Persero.
Pada sidang dakwaan, jaksa penuntut umum (JPU) Subardi mengatakan terdakwa Dedi, Sabar, Singgih, dan Imam menggunakan jabatannya untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada 29 Juli 2021 atas spesifikasi beberapa pekerjaan software di KPI Balongan ke PT AKTN.
Atas pekerjaan itu, terdakwa Andrian menjanjikan commitment fee Rp 500 juta kepada Sabar, Rp 500 juta kepada Singgih, Rp 3 miliar dan Rp 485 juta kepada Dedi, dan Rp 120 juta kepada Imam Fauzi.
“Terdakwa Dedi, Sabar, Singgih, Imam secara sendiri-sendiri dan bersama-sama menyetujui dan memerintahkan pembayaran SPK 29 Juli ke PT AKTN padahal pekerjaan itu belum ada kontrak induk dan tidak pernah dikerjakan atau fiktif,” kata Subardi, Rabu (3/8/2022).
JPU Subardi mengatakan proyek fiktif itu telah memperkaya terdakwa Dedi dan empat terdakwa lain. Rinciannya adalah terdakwa Dedi senilai Rp 3,4 miliar, Sabar Rp 500 juta, Singgih Rp 500 juta, dan Imam Rp 120 juta.
Selain terdakwa, ada saksi Ratna Sari diduga menerima Rp 1,6 miliar dan terdakwa Andrian Cahyanto Rp Rp 1,9 miliar. “Jumlah itu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,1 miliar sesuai laporan tim internal audit PT Pertamina Persero,” kata Subardi. (wi)
