Mobil siaga tegasnya, jika diberikan (dianggarkan) akan sesuai dengan RPJMD yang menjadi buku sakti dari penjabaran visi misi bupati. Terlebih lagi, saat ini belum semua desa memiliki mobil siaga.
Dari total 317 kelurahan dan desa di Indramayu yang memiliki mobil siaga baru kurang lebih setengahnya. Padahal mobil siaga ini penting dimiliki desa untuk membantu keperluan masyarakat seperti mengantar orang melahirkan, mengantar orang sakit, dan keperluan lain warga di desa itu.
“Mobil siaga lebih bermanfaat bagi warga desa. Berbeda dengan motor, kepentingannya hanya untuk individu saja, yaitu kuwu atau lurah saja. Karena hal itu pula DPRD menyarankan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan soal rencana pemberian motor tersebut,” tegasnya.
Dewan menunggu sikap Pemerintah Daerah atas sarannya itu dalam rapat paripurna pembahasan Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2023 dan Anggaran Perubahan 2022 Kabupaten Indramayu, besok Jum’at (2/9).
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
