“Dan ini bagian dari supaya eksekutif tidak terhalang dalam mengalirkan dana untuk membuat pasar itu menjadi lebih baik. Sekarang itu akan ditingkatkan syarat-syarat pasar rakyat itu mirip dengan pasar modern, bangunannya dan lain sebagainya, ini akan diatur oleh perda yang digagas oleh DPRD itu,” terangnya.
Abdul Rohman menegaskan Raperda ini untuk memisahkan antara pasar modern jenis waralaba dengan non waralaba yang belum diatur sebelumnya. Diperjelas juga tentang kontroversi jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional maupun dengan sesama pasar modern, termasuk juga tentang jam operasional pasar modern yang telah diatur Perda sebelumnya.
Tak kalah pentingnya, menentukan kedudukan pasar tradisional milik daerah dengan diperhadapkan dua pilihan, yaitu tetap menginduk ke dinas atau perlu berdiri sendiri di bawah instansi setingkat perusahan milik daerah. “Itulah bagian-bagian terpenting dari rencana perubahan dua Raperda yang DPRD Kabupaten Indramayu usung,” pungkasnya.
Penulis : Rohman
Editor : Wawan Idris
