Ironisnya, kegagalan itu hanya melahirkan debat yuridis antara ekksekutif dan legislatif tentang kemungkinan implikasi sanksi admistratif tidak dibayarnya hak-hak keuangan bupat/wakil bupati, DPRD, dan gaji serta tunjangan ASN.
Dengan kata lain sungguh sangat ironis meletakkan konstruksi kegagalan pengesahan APBD di atas hanya pada implikasi urusan “perut” (gaji Bupati, DPRD, dan ASN).
Dalam konteks ini APBD tidak diletakkan pada fungsinya sebagai instrumen fiskal untuk menjaga keseimbangan pembiayaan layanan publik dan stimulan bagi bergeraknya ekonomi agar daya tahan dan daya beli rakyat tidak ambruk dan “oleng”.
Dari sisi eksekusi kebijakan, Suryadi Carkaya di laman “facebook”nya menggambarkan sebuah ironi betapa rumah-rumah keluarga miskin penerima bantuan tunai langsung (BLT) ditandai stiker besar dengan foto bupati bertuliskan “keluarga miskin penerima bantuan”.
