Bagi-bagi bansos solusi instan untuk meng exit jumlah angka miskin dari garis batas kategori miskin, bukan problem akar kemiskinannya kecuali bermanfaat dalam keadaan darurat yang memaksa.
Pertanyaan mendasar dari problem kemiskinan itu bukan sekedar soal angka-angka kemiskinan melainkan –mengutip pandangan Sutjipto Wirosardjono di atas– tentang siapa paling bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan itu dalam konteks penyelenggaran pemerintahan modern dan bagaimana konstruksi indikatif desain program keberpihakannya?
Di sinilah letak tanggung jawab politik bupati dan DPRD sebagai pejabat politik yang dipilih rakyat. Keduanya memiliki legal standing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam konteks ini berkewajiban pengentasan kemiskinan di Indramayu.
Bupati dan DPRD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya adalah dua institusi politik berkedudukan setara yang diberi mandat mengelola dana rakyat dalam desain APBD.
