Relasi politik bupati dan DPRD dengan rakyat dalam sistem demokrasi, mengutip teori Francis Fukuyama adalah relasi democratic accountability.
Yakni, meletakkan jabatan politiknya bukan mengatur rakyat mengikuti selera politik pejabatnya, melainkan tasharruful imam ‘ala al roiyah manutun bi maslahah, mendistribusikan APBD dalam policy untuk sebesar-besarnya maslahat publik.
Dalam konstruksi inilah kegagalan pengesahan APBD Indramayu 2023 dapat dibaca sebagai kelalaian tak terhingga dari political apointee para pejabat politik yang dipilih rakyat. APBD ibarat hulu air, jika keruh akan mengalir jauh aliran keruhnya ke kanal-kanal ruang publik yang menyesakkan dada.
Kemuliaan pejabat politik bukan berapa banyak dapat penghargaan, bukan berapa jumlah kuota pujian yang diterimanya, dan bukan berapa kali viral fotho-fotho selfi bagi-bagi bansos, melainkan seberapa mampu kelegaan hati mereka ditagih janji-janji politiknya untuk ditunaikan.
