Tentu rencana kenaikan tarif pelanggan PDAM (kini berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum, disingkat Perumda) sebesar 30 persen tidak sedramatis bait puisi Sutardji Cholzum Bachri di atas.
Puisi itu ditulisnya (1991) sebagai perlawanan tak berdaya atas khotbah-khotbah “kepalsuan” para pejabat “lintas jaman” yang begitu fasih mengutip UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa, “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bulsyit!!!
Jajaran direksi PDAM telah menjelaskan kepada publik mengapa kenaikan tarif sebesar 30 persen hal yang mutlak. Mulai dari untuk menutupi biaya operasional, bisnis plant 5 tahun ke depan, hasil analisis konsultan, dan kebijakan “murah hati” bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal mengambil tarif jalan tengah 30 persen, di bawah saran konsultan sebesar 60 persen.
O’USHJ Dialambaka, pengamat kebijakan publik “lintas rejim” berkuasa di Indramayu telah berkali-kali menyoroti problem management PDAM ini. Ia bahkan lantang menantang debat terbuka soal variabel analisis efektivitas biaya, beban kerja pegawai, (beban) produksi, manajemen, dan beban direct cost dan varible cost, dll.
