Sekadar informasi, pengembalian kredit macet BPR KR Indramayu sejak dibongkar Bupati Nina Agustina, sampai saat ini baru sebesar Rp 10 miliar. Angka itu masih jauh dari besarnya uang yang dikemplang ratusan debitur nakal yakni Rp141 miliar.
Keseriusan Nina membongkar praktik korupsi BPR KR diperlihatkan dengan dibentuknya Satuan tugas (Satgas) Penanganan Debitur Bermasalah dan Penyelamatan Aset (PDBPA) BPR KR.
Satgas tersebut, kata Bupati Nina, bertugas diantaranya adalah untuk menghimpun data, menelusuri aset penunggak dan melakukan penagihan kredit macet terhadap seluruh debitur bermasalah di BPR KR.
“Kami sangat serius menangani kredit macet ini. Sebab menyangkut keberlangsungan BUMD dan paling penting uang itu milik nasabah, milik rakyat Indramayu, bukan milik kelompok atau perseorangan,” tegasnya.
