FPG juga mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan yang berbau politik praktis sebagaimana peraturan yang ada. Selain bertujuan reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan, juga terlepas dari relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintah daerah.
“Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam politik praktis, dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur secara jelas dan tegas. Aturan itu ada dalam produk hukum pemilu/pemilihan maupun produk hukum tentang ASN oleh lembaga/kementerian,” ujarnya.
FPG juga minta penjelasan komitmen Bupati Indramayu terkait reformasi birokrasi yang mengabaikan permintaan klarifikasi secara tertulis atas tindak lanjut rekomendasi KASN untuk menegaskan surat sebelumnya tentang hasil seleksi open bidding.
Akibat pengabaian tersebut banyak kepala SKPD yang rangkap jabatan ataupun mengalami kepemimpinan status quo. “Contohnya hingga saat ini tidak ada kepala Dinas Pendidikan sebagaimana posisinya menangani urusan wajib, penting, dan kompleks,” sebutnya.
