Keempat, soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu. FPG menilai selama ini ASN kerap melakukan kegiatan yang beririsan dengan kepentingan politik penguasa.
Kelima, pengabaian permintaan klarifikasi secara tertulis atas tindak lanjut rekomendasi KASN tentang hasil seleksi open bidding.
- Advertisement -
Keenam, berpotensinya APBD Perubahan TA 2022 meninggalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 420 miliar.
“Kami prihatin, bisa-bisanya silpa. Lihatlah banyak sekolah ambruk dan tidak layak pakai, jalan rusak di mana-mana, pengairan macet, lapangan pekerjaan sempit, tapi kok silpa,” kata Muhaemin.
