Tentu saja dua pertanyaan itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan relasi optimum bersama DPRD. Apakah pengisian jabatan wabup itu dalam kerangka produktivitas kerja, optimalisasi layanan publik secara efektif, efisien, dan terukur baik biaya maupun waktunya?
Jabatan wakil bupati adalah jabatan publik. Siapa pun kelak terpilih (jika memang perlu diisi jabatan tersebut) ia mendapatkan hak gaji, tunjangan, fasilitas rumah, kendaraan, makan, minum, biaya operasional, pengawalan, protokoler, dan lain-lain.
Singkatnya mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi ia diongkosi –mengutip lirik lagu Ebiet G. Ade– dari bahu lebam dan keriput pipi, keringat kerja rakyat yang bertarung dengan terik panas matahari, dan berjibaku dengan lebat hujan.
Karena itu persoalan siapa berpeluang mengganti jabatan publik yang ditinggalkan Lucky Hakim tidak dapat direduksi sekedar mencari pengganti dengan orang yang dianggap paling cocok dan paling mesra secara personal dengan bupati.
