Berharap banyak agar berefek jera dengan jalur pidana, sanksi pidana mempunyai juga keterbatasan (the limits of crminal sanction) dalam arti kita tidak boleh terlalu yakin ketaatan orang pada suatu peraturan perundang-undangan hanya dengan mengandalkan pada sanksi pidana semata, meskipun juga tidak boleh mengatakan sanksi pidana itu tidak artinya.
Langkah-langkah yang dilakukan sehingga ditemukan para tersangka, menjadi penguat kepercayaan publik, namun setelah itu ditunggu langkah berikutnya bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 1 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.
Alur pikir (mindset) KPM untuk mengatasi persoalan BPR KR tersirat pesan bukan tidak menyetujui penyertaan modal. Penyertaan modal diberikan sebagai jalan akhir apabila seluruh ikhtiar telah dilakukan, hal ini guna mendidik manajemen korporasi tidak lepas pertanggungjawaban dan tidak picisan (cengeng).
Probabilitas pertanggungjawaban BPR KR khususnya pertanggungjawaban pidan korporasi sangat banyak kemungkinan (promiskuitas), seperti disebut Etty Utju R. Koesoematmadja (2011: 66) dapat dikenakan pada korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus.
