MHNEWS.id.- Kecuali PDIP, lima fraksi DPRD Indramayu yang melakukan reses menerima keluhan dari para petani soal kelangkaan pupuk. Ini menjadi ironi karena Indramayu disebut sebagai daerah agraris.
Keluhan para petani saat reses itu kemudian dilaporkan pada masa persidangan II tahun 2023. Pada laporan hasil reses kali ini fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu semuanya terdapat singgungan tentang pupuk kecuali Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Fraksi Partai Golkar, kelangkaan dan semerawutnya pengaturan pupuk bersubsidi masih menjadi polemik dan keresahan petani. Sebagai contoh, keterlambatan distribusi pupuk saat dibutuhkan petani.
“Lambatnya legalisasi eksekutif dalam mengeksekusi rencana kebutuhan pupuk petani paradoks dengan impian petani, untuk mendapatkan pupuk yang sesuai dengan waktu kebutuhan tanaman,” kata anggota Fraksi Partai Golkar Eka Trilinda Ningrum pada rapat paripurna, Senin (29/5/2023).