Dihadapkan pada kondisi yang demikian, wajar jika kemudian dunia Penyuluhan Pertanian seperti telor diujung tanduk. Para Penyuluh Pertanian di daerah, banyak yang kebingungan, ke mana mereka harus berlabuh untuk ngobrol-ngobrol tentang dunia Penyuluhan ketika rumah besarnya dilikuidasi.
Sebagai anggota Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional sekaligus dipercaya menjadi anggota Komisi Penyuluhan Provinsi Jawa Barat, penulis sempat bincang-bincang dengan para penyusun Naskah Akademik UU No 23 Tahun 2014 ini.
Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana nasib UU No. 16 Tahun 2006 dan bagaimana pula perkembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian ke depannya?
Pertanyaan ini, sepertinya belum terjawab dengan tuntas. Untungnya, Pemerintah segera bertindak dan mengajak kembali para Penyuluh Pertanian untuk berkiprah lebih nyata dalam membangun pertanian Indonesia yang maju, modern, dan berkualitas.
