“Tapi waktu dibuat sudah visible kok. Dilempar ke masyarakat dua tahun sebelumnya kan. Kemudian dibuat rancangan undang-undang, DPR, setuju gitu. Dengan segala tentu saja catatan-catatan dari masyarakat. Dan itu sudah menjadi undang-undang,” lanjutnya.
Mahfud kembali menegaskan, UU IKN yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Dia menyebut jika nantinya ada calon pemimpin yang ingin mengubah UU IKN, maka negara jadi kacau.
“Hati-hati, siapapun kalau membuat undang-undang jangan sampai suatu saat dipersoalkan orang. Nah itu saya kira IKN juga sudah begitu,” tegas Mahfud yang juga Menko Polhukam.
“Kalau misalnya ada calon pemerintahan yang baru, ‘Nanti kalau saya jadi mau membatalkan undang-undang ini’ negara jadi kacau, jadi tidak ada kepastian. Kalau sudah undang-undang, ya mari kita laksanakan,” imbuhnya.
