Oleh Entang Sastraatmadja
Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat
“SAYA belajar bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki sejarah panjang dan luar biasa, sejak era Pak Juanda ketika masih bernama Dewan Perancangan Nasional.
Setiap pemimpin Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan kontribusi penting bagi perjalanan pembangunan Indonesia, mencatatkan tinta emas dalam sejarah negeri ini.
Kementerian PPN/Bappenas bukan hanya sebuah lembaga perencanaan, tetapi juga merupakan pusat kekuatan intelektual Indonesia.” (Rachmat Pambudy, 2024).
Apa yang dipidatokan Guru Besar IPB University yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di atas, betul-betul sangat menarik dan penuh dengan makna.
Dalam acara serah terima jabatan dari Suharso Monoarfa kepada Rachmat Pambudy tersebut tertangkap kesan pembangunan bangsa ini, tetap harus mengedepankan keberlanjutan atas apa yang telah dicapai selama ini.
Kementerian yang dinakhkodai Rachmat Pambudy dalam Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo ini, pada hakekatnya merupakan pusat kekuatan intelektual bangsa.
Kementerian ini dituntut untuk mampu merancang dan merumuskan perencanaan pembangunan bangsa ke depan secara lebih berkualitas. Bahkan tidak sedikit pengamat yang meminta formula “sukses perencanaan = sukses pelaksanaan”, dalam mengelola pembangunan bangsa dan negara.
Namun begitu, jangan dilupakan agar Lembaga Perencanaan bangsa dan negara ini dapat melahirkan kinerja yang diinginkan, selain harus diisi oleh anak bangsa yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, juga mesti dibarengi dengan kadar moral yang dapat dibanggakan.
Sebab, seperti yang sering dikumandangkan dalam aksi-aksi mahasiswa di jamannya, “intelektual tanpa moral sama saja dengan munafik”.
Itu sebabnya, wajar jika kita titipkan amanat kepada Menteri Perencanaan Pembangunan periode 2024-2029 Prof. Rachmat Pambudy, selain Keluarga Besar di Kementerian yang dipimpinnya, dicerahkan tentang pemahaman sebagai pusat kekuatan intelektual, namun juga bakal dilengkapi oleh terciptanya kekuatan moral yang dapat dibanggakan.
Intelektual dan moral merupakan landasan utama dalam merumuskan desain perencanaan yang penuh dengan kehormatan dan tanggungjawab.
Ketika menyampaikan pidato perdananya seusai dirinya mengucapkan Sumpah Presiden NKRI periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyebut betapa beragamnya tantangan pembangunan yang harus dijawab dalam masa kini dan masa depan.
Dengan gaya pidato yang cukup energik, Prabowo mengajak kepada segenap komponen bangsa, untuk bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk menghalau tantangan dan rintangan tersebut.
Dengan tekad dan daya juang tinggi, Presiden Prabowo mengajak semua anak bangsa untuk merapatkan barisan guna merubah hal yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin.
Di sinilah diperlukan adanya terobosan cerdas dan bernas dari semua warga bangsa untuk sama-sama mengejawantahkan semangat gotong royong dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Prabowo ingin agar nilai gotong royong, betul-betul dapat diterapkan dalam kehidupan nyata di lapangan.
Dari seabreg masalah pembangunan yang harus kita selesaikan dalam tempo yang sesegera mungkin adalah menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan masyarakat. Genderang perang melawan kemiskinan dan kelaparan, bukanlah hal baru bagi bangsa kita.
Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menghapuskan kemiskinan dan kelaparan sudah digarap sejak puluhan tahun lalu. Sayang, hasil yang diraih, masih jauh dari apa yang ditargetkan.
Kemiskinan dan kelaparan yang menyergap sebagian masyarakat, sebetulnya satu tarikan nafas dengan apa yang menjadi kerisauan para pemimpin bangsa di dunia.
Para Kepala Negara di dunia sepakat, soal kemiskinan dan kelaparan perlu dijadikan tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang sangat penting. Itu sebabnya, kemiskinan dan kelaparan telah dijadikan salah satu prioritas dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Secara lebih gamblang, tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi .
Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.
Sebagai tambahan informasi, tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara, sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
Kalau kita kaitkan pidato perdana Presiden Prabowo dengan komitmen para Kepala Negara di dunia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan, dapat disimpulkan arah dan kebijakan Pemerintah telah berada dalam track yang benar.
Pertanyaannya adalah apakah Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian teknis, akan mampu menindak-lanjuti apa yang telah dibewarakan Presiden Prabowo ke arah penerapannya di lapangan ?
Dihadapkan pada gambaran seperti ini, jelas keberadaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi “titik kuat” dalam merancang dan merumuskan berbagai kebijakan pembangunan, yang dikemas dalam sebuah desain perencanaan berkualitas.
Pendekatan teknokratik, aspiratif/partisipatif, top down-bottom up dan politis, tetap menjadi titik tekan yang penting dilakukan. Saat inilah kekuatan intelektual dan kekuatan moral betul-betul diperlukan.
Ini berarti, pemikiran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Rachmat Pambudy yang menyebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pusat kekuatan intelektual, tentu akan diuji kepiawaiannya dalam merumuskan perencanaan pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan.
Kita ingin ada terobosan cerdas dan bernas dalam mempercepat penghapusan kemiskinan dan kelaparan. Bahkan kita juga berharap agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dapat menjadi “kawah candradimuka” nya perencanaan pembangunan.
Semoga jadi percik permenungan kita bersama!
