MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi blak-blakan mengungkapkan keheranan terhadap prilaku birokrat di tatar Sunda dalam soal penggunaan anggaran.
Dedi atau yang kerap disapa Kang Dedi (KDM) mencontohkan penganggaran untuk proyek digital di pemerintahan kabupaten, kota, bahkan di provinsi.
Proyek Information Technology (IT) untuk menunjang terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini selalu dianggaran dengan jumlah yang sangat besar.
Namun menurut Dedi ada keanehan yang luar biasa mengenai anggaran digital untuk SPBE tersebut. Salah satunya adalah kebiasaan berjalan-jalan dengan tujuan studi banding.
“Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh. Birokrasinya bicara IT. Bicara sistem berbasis digital. Tapi ongkos pejalanan dinasnya banyak, kan aneh!” tegas Dedi saat berbicara di depan Wali Kota Bandung terpilih, Farhan beberapa waktu lalu.
“Kalau anda mendeklare diri sebagai birokrat yang bebasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kenapa? Kan sudah selesai dinasnya dengan perjalanan udara, perjalanan dunia maya,” sambungnya.
Tak tak sampai di situ, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan jika pada umumnya di Indonesia pemerintahannya selalu menganggarkan proyek digital sangat besar akan tetapi pejalanan dinasnya juga besar.
“Di Indonesia terbalik proyek digitalnya gede, perjalanan dinasnya gede. Ari sia! Kan Aneh!” katanya dengan nada pedas.
“Ongkos bikin proyek digitalnya gede, kunjungan kerjanya gede. Ngomong di dunia maya. Nngobrol ongkoh di darat (ngobrol lagi di darat). Atuh Boros, Iroh! (Boros dong, Iroh!)” sambungnya.
Becermin dari realitas itulah, Dedi pun mengajak atau menantang Wali Kota Bandung terpilih, Farhan untuk mengubah prilaku birokrat dalam soal penggunaan anggaran (APBD).
“Maka Kang Farhan, mari kita ubah, belanja pembangunan kita ubah, 70 persen untuk rakyat 30 persen untuk birokrat. Ini cara untuk maju!” ajaknya penuh tantangan.
Diketahui, Dedi Mulyadi sempat menyoroti soal anggaran perjalanan dinas, mulai dari Biro Umum Pemprov Jabar hingga Gubernur Jabar. Terkait anggaran ini Dedi itu memangkas seluruh perjalanan dinas luar negeri.
Selain itu, dirinya juga memangkas separuh atau 50 persen anggaran dinas dalam negeri. Hal tersebut Disampaikan Kang Dedi lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Rabu (5/2/2025).
Dalam postingannya, dirinya terekam tengah berdiskusi dengan seorang pejabat Pemprov Jabar.
Kang Dedi menanyakan soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk perjalanan dinas gubernur maupun pejabat di Pemprov Jabar.
“Biro Umum ada Gubernur ada perjalanan dinas luar negeri nggak?” tanya Kang Dedi.
“Ada yang disiapkan pak,” jawab Sekda Jawa Barat.
“Hapus!” ujar Kang Dedi tegas.
Penulis: Wawan Idris
