MHNEWS.ID.- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin) Kabupaten Indramayu didesak untuk melayani secara adil terhadap semua kalangan ekonomi.
Desakan ini disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indramayu dengan harapan Diskopdagin sebagai salah satu instansi yang menangani bidang ekonomi lebih berkeadilan kepada semua golongan masyarakat.
Ketua Pengurus Cabang PMII Kabupaten Indramayu Budi Hendrawan menilai Diskopdagin Indramayu masih tebang pilih yang cenderung melayani kepentingan elit ekonomi.
Hal itu mengakibatkan ketimpangan semakin menganga dan tersisihkannya ekonomi kelas teri.
“Tegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indramayu,” kata Budi melalui keterangan yang diterima MHNEWS.ID, Jumat (21/3/2025).
Budi menyebut desakan tersebut merupakan advokasi yang tak akan berhenti sebelum masalah ekonomi kerakyatan itu selesai ditangani. Pihaknya juga akan terus menyuarakan kebenaran meski harus disampaikan berjilid-jilid.
Karena itu, PMII Kabupaten Indramayu menyampaikan tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan Diskopdagin Indramayu. Adapun beberapa tuntutannya yaitu sebagai berikut:
- Mengkaji ulang Perda No 5 tahun 2024 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan
- Memberikan fasilitas pedagang kaki lima yang berada di depan Mall Indramayu
- Menata ulang pasar-pasar yang mangkrak dan tidak terurus
- Menutup Plaza UMKM yang tidak produktif dan menghabiskan anggaran
- Mengevaluasi dan menindakan tegas minimarket yang melanggar Perda No 4 tahun 2014 perubahan atas Perda No 7 tahun 2011 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern
- Mencegah kenaikan harga pangan menjelang hari raya Idul Fitri
“Desakan ini bukan hanya sekadar tuntutan teknis, melainkan agenda perjuangan struktural untuk menegakkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indramayu,” pungkas Budi.
Penulis : Rohman
Editor : Wawan Idris
