MHNEWS.ID.- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian Jawa Barat dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan prestasi nyata yang tidak bisa dipungkiri.
Pujian tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).
Dalam paparannya, Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah,” jelas Tito.
Saat memaparkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja provinsi se-Indonesia, Tito secara khusus mengapresiasi kinerja Dedi Mulyadi.
“Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah,” ujarnya.
Menurut Tito, pencapaian 32 persen realisasi pendapatan hingga 2 Mei 2025 tergolong tinggi. Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik.
“Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen,” ujar Tito.
“Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang,” jelasnya.
Tito juga menyebut beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif, seperti Yogyakarta dengan realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen.
Lalu Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, Tito menyoroti kondisi keuangan di Sulawesi Barat, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Grafik pendapatan 16,51 persen menyentuh belanja 18,84 persen. Ini artinya, belanja lebih tinggi dibandingkan pendapatan, sehingga cadangan mengalami defisit,” katanya.
Sulbar ini bahaya. Untuk menutupi belanja pasti menggunakan dua hal. Satu dengan cara mengambil SiLPA tahun lalu atau mengutang,” sambungnya.
Jakarta juga dinilai cukup baik dengan realisasi pendapatan sebesar 27,41 persen, meskipun masih berada di bawah Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Namun, Tito mengingatkan DKI Jakarta untuk meningkatkan realisasi belanja yang baru mencapai 18,00 persen.
“Kalau belanja itu tanggung jawab kadis. Dicek, kadis mana yang lincah realisasi APBD baik, dan mana yang lemot,” kata Tito.
Ia juga menjelaskan cara membaca grafik realisasi pendapatan dan belanja. Grafik biru menunjukkan pendapatan, sementara grafik batang berwarna hijau menunjukkan belanja.
“Kalau seandainya warna biru jauh sekali dengan grafik batang, itu menunjukkan bahwa gap pendapatannya cukup tinggi, artinya banyak simpan uang di dalam bank,” paparnya.
“Kalau dia mepet, deket-deket artinya pendapatan dan belanja tak jauh beda, cadangan uang kurang, tapi belanjanya baik. Tapi kalau garis warna biru masuk ke grafik batang, itu artinya bahaya. Defisit,” imbuh Tito.
Dengan capaian yang disebutnya “tak bisa dibantah”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuktikan kapabilitasnya dalam pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan strategis.
Penulis: Wawan Idris
