MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan perlunya menghidupkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) seperti di era Presiden Soeharto.
“Saya sangat prihatin terhadap kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat,” ungkap Dedi dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Jawa Barat di Bale Jaya Dewata, Rabu (7/5/2025).
Dikatakan Dedi, bonus demografi yang seharusnya menjadi berkah, dapat berpotensi menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik.
Dedi menekankan perlunya menghidupkan kembali Program Keluarga Berencana (KB) yang sempat populer di era Presiden Soeharto untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
“Orang harus mengerti hak dan kewajibannya,” ujar Dedi yang populer dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi (KDM).
“Maka saya menyampaikan pada mereka, yang memiliki ekonomi yang berat maupun yang kaya, bisa dua-duanya sama, segera lakukan program Keluarga Berencana (KB). Ini di era Pak Harto, program ini booming-nya luar biasa,” imbuhnya.
Dedi menjelaskan bahwa Menteri Haryono Suyono, yang menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada masa Presiden Soeharto, hingga kini masih sering memberikan pandangan terkait program tersebut.
Ia mengingatkan bahwa bonus demografi bisa menjadi keberkahan atau kehancuran, dan menyoroti pentingnya perencanaan dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk.
Selama kunjungannya ke berbagai daerah di Jawa Barat, Dedi menemukan fakta mencengangkan.
Ia menceritakan pengalaman menemui satu rumah yang dihuni oleh 21 orang, serta sebuah kontrakan yang diisi oleh 13 orang tanpa ruang kamar tidur.
“Sudahlah saya nih tukang keliling Jawa Barat, saya menemukan, ada satu rumah isinya 21 orang,” ungkapnya di hadapan kepala daerah se-Jawa Barat.
“Ada satu kontrakan isinya 13 orang, hanya satu kamar mandi dan tidak ada kamar tidur, kontrakan dengan harga Rp 400.000, isinya 13 orang, pasangan itu punya 11 anak,” sambungnya.
Dedi juga menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, meskipun ia percaya adanya Dzat Yang Maha Kuasa. Ia menyampaikan bahwa banyak warga yang meminta bantuan untuk biaya pengobatan dan perbaikan rumah yang rusak.
Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua penyakit dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Oleh sebab itu, saya berharap seluruh warga berpikir dan bersikap rasional. Setelah program Keluarga Berencana terkendali, saya ingin sistem lingkungan harus segera digunakan. Kesehatan warga harus dijamin dengan pola hidup yang sehat,” pungkasnya.
Penulis: Wawan Idris
