MHNEWS.ID.- Banjir rob yang menimpa warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu sudah berlangsung selama puluhan tahun tanpa ada solusi.
Selama itu pula warga harus ‘berdamai’ dengan musibah yang menimbulkan banyak kerugian ini. Nilainya sudah tak terhitung karena lamanya bencana yang selalu menimpa mereka.
Kerugian materil memang tak terhitung lagi. Namun ada kerugian yang lebih besar, yaitu kehidupan (masa depan), mental, spiritual, dan sosial.
Warga memang sudah mendekati putus asa menghadapi bencana rob ini. Mengapa? Karena sejauh ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan banjir rob yang selalu memporak-porandakan kehidupan sosial dan spiritual mereka.
Selama ini banjir rob hanya dijadikan pendulang suara para politikus, terutama pada musim pemilihan umum (pemilhan presiden, bupati, gubernur, legislatif, dan kuwu).
Pada musim Pemilu para elit politik beramai-ramai datang dan menjanjikan akan menghentikan banjir rob itu. Namun banjir rob akan dilupakan setelah Pemilu selesai dan mereka terpilih.
Ketua Aliansi Warga Eretan Wetan Bersatu, Supriyanto menjelaskan banjir rob ini tidak hanya datang saat air laut naik juga diperparah dengan luapan dari sungai yang mengelilingi kampung.
Solusinya membangun tanggul isolasi
Solusi yang dianggap tepat adalah pembangunan tanggul isolasi sepanjang kurang lebih 6,5 kilometer.
“Puluhan tahun kami menunggu, memohon, dan berjuang. Puluhan tahun pula kami bertanya, apakah suara dari pesisir ini akan sampai ke telinga para pemimpin negeri,” kata Supriyanto.
Bagi warga Desa Eretan Wetan, setiap tetes banjir rob yang merendam pemukiman adalah tetes air mata yang menuntut keadilan dan perhatian dari pemerintah.
Meskipun sudah banyak keluhan disampaikan kepada pemerintah daerah, baik melalui forum diskusi maupun aksi demonstrasi, solusi yang diharapkan belum kunjung direalisasikan.
Pemerintah Kabupaten Indramayu hanya menyanggupi pembuatan tanggul manual sepanjang 1 kilometer di bagian timur Eretan Wetan, yang akan dikerjakan pada awal Oktober 2025.
Supriyanto menilai, hasil diskusi antara Bupati Indramayu, Lucky Hakim dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada 3 Agustus 2025, yang membahas kondisi desa, tidak memenuhi harapan warga.
“Pemda Indramayu malah mengusulkan pembangunan 900 unit rumah untuk relokasi warga. Menurut kami, itu keliru,” ungkap Supriyanto.
“Masalahnya bukan pada rumah yang ditempati, melainkan pada air yang terus meluap tanpa kendali. Pembangunan rumah baru hanyalah tambal sulam, sementara air tetap datang,” tegasnya.
Supriyanto menambahkan, pembangunan tanggul adalah solusi yang lebih efisien. Ia memperkirakan, biaya pembangunan 900 unit rumah mencapai Rp 90 miliar, sementara pembangunan tanggul mungkin jauh lebih murah.
“Melalui keluh kesah ini, kami harap tidak ada salah pemahaman. Kami tidak menolak bantuan pembangunan rumah, tetapi jika itu dianggap sebagai solusi banjir rob, maka itu adalah kekeliruan,” pungkas Supriyanto.
Penulis: Wawan Idris
