MHNEWS.ID.- Pemprov Jawa Barat akan melakukan pemerataan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk efisiensi karena menurunnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Pemerataan tersebut antara lain dengan menempatkan ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tenaga administrasi di SMA dan SMK.
“Hari ini saya meminta kepala badan kepegawaian untuk mengkaji. Pegawai yang di OPD-nya tidak punya peran strategis, tak produktif, diarahkan menjadi tenaga tata usaha di SMA, SMK,” kata Dedi di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10/2025).
Untuk mengimplentasikan hal tersebut Gubernur Dedi meminta jajarannya melakukan penataan ulang terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi.
Ditegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pemerataan beban kerja ASN di tengah menurunnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Dengan penataan tersebut, kepala sekolah diharapkan tidak lagi direpotkan oleh urusan administrasi dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Agar kepala-kepala sekolah tidak sibuk ngurusin dana BOS. Jadi mereka menjadi tenaga pembantuan untuk ngurusin tenaga administrasi di sekolah,” papar Dedi.
Dijelaskan Gubernur Dedi, kebijakan distribusi ASN ke sekolah-sekolah ini berdampak juga turunnya beban listrik gedung pemerintahan.
Meski dilakukan efisiensi, Dedi memastikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tidak akan dikurangi.
“Nggak turun. Kalau TPP diturunin, mereka itu sudah dijaminkan,” ucap mantan Anggota DPR RI dan Bupati Purwakarta dua periode itu.
Program redistribusi ASN ke sekolah akan mulai dijalankan dalam waktu dekat. Direncanakan akan mulai berlaku pada Januari 2026 dan akan langsung diberikan Surat Keterangan (SK) penugasan.
“Daripada numpuk di kantor nggak ada kerjaan. Kan banyak ASN yang tidak kebagian job. Ya sudah, termasuk P3K ya, simpen di situ aja,” tutur Dedi.
Dedi menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata soal efisiensi, tetapi juga tentang pemerataan tanggung jawab agar seluruh ASN berkontribusi nyata pada pelayanan publik.
“Yang paling utama adalah tugas-tugas sekolah bisa selesai. Jadi jangan sampai satu sisi nggak ada pekerjaan, di sisi lain terlalu banyak pekerjaan,” pungkasnya.
Penulis: Wawan Idris
