28.3 C
Indramayu
Selasa, November 4, 2025


ASN ‘Dipaksa’ Puasa: Menelisik Kebijakan ‘Aneh’ Dedi dalam Menghadapi Berkurangnya APBD Jabar 2026

MHNEWS.ID.- Menghadapi pengurangan dana pada APBD 2026 Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan langkah efisiensi besar-besaran untuk internal ASN.

Bentuk efisiensi internal Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu mengurangi anggaran perjalan dinas, makan minum, sampai denggan pengurangan biaya listrik dan air.

- Advertisement -

Jika ASN ‘dipaksa’ puasa, sebaliknya, untuk pelayanan publik, Dedi Mulyadi malah mengalokasi anggaran besar-besaran, naik berlipat-lipat dibanding sebelumnya tahun 2025.

Bahkan jika dibandingkan dengan pasa masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, anggaran pelayanan publik, baik untuk pendidikan, pembangunan jalan, dan kesehatan bagaikan langit dan bumi.

Sebagai contoh, alokasi untuk belanja infrastruktur di sektor pendidikan meningkat menjadi Rp 6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang telah disepakati.

Dalam rapat paripurna, Jumat (31/10/2025), Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 28,4 triliun.

Pada APBD tahun 2026 Provonsi Jawa Barat mengalami pengurangan transfer dana ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Ada Tulisan Berisi Hasutan Polisi Usut Motor Bebek Terparkir dekat TKP, Diduga Milik Pelaku Bom Bunuh Diri

Menghadapi pengurangan anggaran tersebut (kehilangan Rp 2,4 triliun), Gubernur Dedi Mulyadi tetap optimis bisa menjalankan pembangunan secara maksimal.

Solusinya yaitu melakukan efisiensi belanja pegawai. Ditegaskan Dedi, langkah efisiensi diambil sebagai bentuk “puasa internal” di lingkungan Pemprov Jabar demi mengoptimalkan pelayanan publik.

“Iya, 2026 itu puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Adapun beberapa pos yang akan dipangkas antara lain perjalanan dinas, konsumsi rapat, pembayaran listrik, air, hingga biaya pemeliharaan dan alat tulis kantor.

Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga berencana menerapkan sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan biaya operasional kantor.

“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan,” kata Dedi.

Penulis: Wawan Idris

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!

Berita Terpopuler