MHNEWS.ID.- Bupati Lucky Hakim mengungkapkan sampai saat ini Pemda Indramayu belum mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).
Dikatakan Lucky, meskipun WFH bagi para aparatur sipil negara (ASN) itu diperbolehkan dengan tujuan efisiensi, akan tetapi pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menerapkannya.
“Saya gak mau apa-apa itu langsung buru-buru khawatirnya nanti tidak sesuai dengan kearifan lokal di sini,” ujar Lucky di Pendopo Indramayu, Selasa (11/11/2025).
Diketahui, WFH sudah diberlakukan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi berkurangnya anggaran sebagai dampak pemangkasan Transfer Dana ke Daerah (TKD) oleh pemerintahan pusat.
Di Kabupaten Indramayu sendiri untuk tahun 2026 TKD yang dipangkas nilainya mencapai Rp 344 miliar.
Mantan Wakil Bupati era kepemimpinan Bupati Nina Agustina ini mengungkapkan dana TKD Kabupaten Indramayu tahun 2026 memang mengalami pemotongan sebanyak Rp 344 miliar.
Dampak pemotongan TKD itu memaksa Pemkab beradaptasi dan menyesuaikan belanja anggaran. Namun demikian Lucky berkomitmen pembangunan di Indramayu harus tetap berjalan walau adanya pemangkasan.
WFH sendiri, menurut Lucky, bukan satu-satunya cara efisiensi. Terlebih, Pemkab Indramayu untuk saat ini sangat membutuhkan para ASN dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi memang (WFH) ini masih dikaji, saya juga harus mendengarkan pendapat dulu dari masyarakat, kira-kira WFH mengganggu pelayanan atau tidak, kalau misal pelayanan bisa tetap berjalan bukan tidak mungkin kita juga akan lakukan,” ujarnya.
Penulis: Wawan Idris
