MHNews.-Tragedi kemanusiaan bagi tenaga kerja wanita (TKW) atau sekarang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu sepertinya tidak akan pernah berhenti. Buktinya, setelah Daenah dan Reni kini muncul kasus baru dengan korban Turdem (40).
Dilansir MHNews.id dari Kompas.com, Turdem (40), warga Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, belum lama ini meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tenaga kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Arab Saudi mengaku sudah tidak sanggup lagi dan memohon untuk dipulangkan ke Tanah Air. “Pak Presiden Jokowi tolong saya, saya sudah tidak kuat,” kata Turdem dalam rekaman video yang diterima Tribuncirebon.com, Minggu (17/7), dikutip dari jabar.tribunnews.com.
Pasalnya, Turdem mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi selama bekerja di rumah majikannya di Arab Saudi. Menurut pengakuan Turdem kepada keluarganya, ia pernah diancam akan ditusuk oleh keponakan sang majikan akibat persoalan sepele.
“Di sana, anak saya kerja di majikan janda, cerewet, terus galak. Apalagi keponakannya sampai ngancam-ngancam anak saya,” kata ayah Turdem, Ribut (66).
Ribut mengatakan, ancaman yang diterima Turdem itu berawal saat putrinya itu membantu memperbaiki regulator kompor majikannya yang tengah rusak. Sang keponakan yang turut membantu, meminta Turdem membawakan solatip. Akan tetapi, ketika Turdem memberikannya, sang keponakan justru marah dan mengancam Turdem.
“Katanya salah bukan itu, terus diambilkan barang lain juga salah sampai diancam-ancam. Saya sangat berharap anak saya bisa dipulangkan,” ujar Ribut. Ribut menjelaskan, pihak keluarganya pun telah mengadukan nasib Turdem ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) cabang Indramayu.
Sebab, selain menerima ancaman, Turdem pun tidak diperlakukan layak oleh majikannya. Turdem, tambahnya bekerja selama 24 jam seperti robot dan tanpa diberi makan. Situasi yang dialami Turdem di Arab Saudi pun membuat cemas keluarganya di Indramayu. Apalagi, anak keduanya itu dikirim ke Arab Saudi diduga secara unprosedural pada Februari 2022. (wi)
