MHNEWS.ID.- Pengurus Cabang (PC) ) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Indramayu menyikapi pembukaan proses seleksi jajaran Direksi PT BWI (Perseroda) masa bakti 2025-2030.
Sikap kritis tersebut ditujukan terhadap potensi dominasi kekuatan elit dalam proses tersebut. PMII mengharapkan seleksi Direksi PT BWI harus bebas dari praktik transaksional, dilakukan secara akuntabel.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua II PC PMII Indramayu, Ahmad Fikri yang menilai seleksi tersebut berisiko menjadi instrumen kooptasi oligarki lokal bila tidak diselenggarakan secara transparan dan demokratis.
“Keterbukaan prosedural bukan jaminan adanya transparansi substantif,” kata Fikri, Rabu (7/5/2025).
“Jika proses ini hanya dijalankan sebagai formalitas administratif, maka kita sedang membiarkan jabatan strategis dikuasai oleh segelintir elit yang tak teruji komitmennya terhadap pembangunan daerah,” sambungnya.
Pihaknya juga berharap bahwa seleksi Direksi PT BWI harus bebas dari praktik transaksional, dilakukan secara akuntabel, serta diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang berpihak pada kepentingan rakyat Indramayu.
Sebab, PT BWI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memiliki posisi strategis dalam mendukung kedaulatan ekonomi lokal.
PMII Indramayu juga secara tegas mendorong afirmasi terhadap putra daerah yang memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis sumber daya lokal.
Pelibatan warga lokal yang berintegritas dan memiliki pengetahuan kontekstual atas Indramayu penting untuk menjamin akuntabilitas sosial dan keberlanjutan pengelolaan BUMD.
“Sudah terlalu lama potensi lokal dimarjinalkan dalam proses-proses strategis. Pemerintah daerah mesti hadir sebagai pelindung dan pemihakan terhadap anak-anak daerah yang memiliki kapasitas. Tanpa afirmasi terhadap potensi warga lokal, pembangunan akan terus bersifat elitis dan tidak inklusif,” ucap Fikri.
PMII Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil akan terus mengawal proses seleksi ini melalui mekanisme kontrol kritis dan mobilisasi gerakan.
Agen perubahan tersebut tidak akan tinggal diam jika terdapat indikasi kuat intervensi kekuasaan atau praktik patronase dalam pengisian jabatan direksi Persero BWI.
“Kami siap membangun konsolidasi lintas elemen sipil, termasuk akademisi, aktivis, dan tokoh-tokoh lokal progresif, untuk memastikan bahwa proses ini tidak dibajak oleh kepentingan oligarki daerah. BUMD adalah instrumen publik, bukan alat tawar-menawar kekuasaan,” ujar Fikri.
Kritik Kebijakan Pemkab Indramayu
Selain itu, PMII Kabupaten Indramayu mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang menetapkan target kontribusi keuntungan PT BWI sebesar 30 persen dari modal.
Angka tersebut melebihi ketentuan dalam Perda Kabupaten Indramayu No. 5 Tahun 2020 yang hanya mengatur sebesar 25 persen.
“Alih-alih memperkuat fondasi usaha, kebijakan ini berisiko mendorong eksploitasi sumber daya tanpa perencanaan bisnis yang sehat. Ini bukan hanya membebani jajaran direksi baru, tetapi juga membuka ruang kegagalan institusional atau dalam kata lain bangkrut,” kata Fikri.
Penulis : Rohman
Editor : Wawan Idris
