MHNEWS.id.- Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Muhaemin menilai capaian reformasi birokrasi pada angka 59,84 poin berkategori C (cukup) itu sebagai bukti rendahnya capaian pengelolaan pemerintahan.
Hal tersebut merupakan akumulasi tidak optimalnya kinerja, seperti tidak terpenuhinya pelayanan cepat. Ini terjadi sebagai dampak tidak tuntasnya pendelegasian kewenangan, salah satunya dalam masalah perizinan yang masih susah dan rumit sehingga dapat menghambat investasi.
“Nyata, banyak pekerjaan sentralistik di bupati dan menyebabkan pekerjaan banyak yang mangkrak dan bertumpuk yang semestinya selesai dengan pendelegasian. Hal ini jelas kontra produktif bagi upaya reformasi birokrasi,” kata Muhaemin saat rapat paripurna, Rabu (29/3/2023).
Masalah lainnya, pihaknya merekomendasikan adanya tes narkoba dengan DNA dengan mengambil contoh organ rambut atau lainnya. Cara tersebut untuk memastikan seluruh unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersih dari narkoba.
