Beranda
mhnews.id.- Untuk sebuah perubahan diperlukan sikap kritis yang konstruktif. Hal inilah yang dilakukan Abdul Rohman dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Dia menilai sikap kritis bagi anggota dewan itu harus, asal tidak melanggar undang undang dan aturan Partai Politik.
Keras dan tegasnya ketika berada di Parlemen, banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ketidakadilan dalam pengalokasian anggaran, masih lemahnya penataan struktur organisasi tata kelola pemerintahan, dan faktor lain yang dinilainya masih perlu dibenahi.
Itulah sebabnya pada tahun 2014 Rohman memilih terjun ke dunia politik praktis. Ia menyadari untuk membenahi kekurangan itu harus menjadi bagian permasalah tersebut. Dan sebagai pintu masuk untuk berkiprah ia memilih bergabung dengan PDI-P, partai yang memiliki konsep juang sama seperti dirinya, membela rakyat kecil.
“Motivasi terjun ke politik adalah pintu masuk untuk berkiprah ikut serta memberikan andil dalam membangun. Saya memilih menjadi keluarga besar PDI-P karena sangat cocok untuk membantu masyarakat agar bisa ikut menikmati pembangunan,” tegasnya.
Awal masuk di Parlemen tahun 2014, diakui Rohman banyak hambatan dan kendala. Diakuinya, meskipun sudah jadi anggota dewan, tidak mudah menembus oligarki pemerintah yang sudah tersistematis.
Itulah sebabnya Rohman bersuara keras, tegas, dan lugas. Karena kalau lemah, oligarki pemerintah selamanya tidak akan bisa ditembus dan harapan bisa memperbaiki kelemahan di lembaga eksekutif, terutama memperjuangkan hak-hak rakyat pun akan sia-sia.
Rohman melihat regulasi yang tumpang tindih baik di eksekutif maupun di legislatif, alokasi APBD yang kurang berpihak ke rakyat kecil, dan banyak faktor lainnya. Pekerjaan awal menjadi anggota Parlemen itu dirasakan Rohman paling fenomenal dan tersulit.
Menjadi control pemerintahan
Setelah terjadi pergantian Pemimpin Daerah tahun 2020 lalu, Rohman mengaku tetap akan menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol pemerintah, terutama terhadap kebijakan yang diambil dan dijalankan pemimpin Kabupaten Indramayu. “Saya tetap akan kritis, tetapi konstruktif,” tuturnya.
Ia dan Partainya akan mendukung setiap langkah kebijakan pemerintah jika sesuai dengan Visi dan Misi, terutama terhadap 10 Program Unggulan yang menjadi skala prioritas program kerja Bupati. Namun ia juga akan kritis jika dalam pelaksanaannya melenceng dari Visi dan Misi itu.
Dikatakan Rohman, Indramayu saat ini telah mengalami perubahan fundamental yang sangat besar setelah pergantian pemimpin baru. Untuk mewujudkan perubahan yang lebih luas lagi, terutama dalam hal tata kelola pemerintah yang bersih, diakuinya menjadi tantangan tersendiri bagi Bupati dan perangkatnya.
“Melakukan perubahan secara fundamental dan menyeluruh itu berat. Bupati dan perangkatnya harus mampu mengubah paradigma etos kerja yang dimiliki ASN, membangun mental ASN dari pola lama ke pola bekerja,” tegasnya.
Namun demikian, Rohman optimis dengan adanya 10 Program Unggulan diantaranya Indramayu Cepat tanggap (I-CETA), Lebu Digital (Le-Dig), Dokmaru, dan program lainnya, itu bagian dari awal dan bagian dari solusi perubahan menuju Indramayu Bermartabat.
“Saya dan partai (PDI-P) yakin bahwa perubahan itu akan terwujud dan dirasakan masyarakat seiring dengan tercapainya 10 Program Unggulan. Saya yakin Indramayu akan setara dengan kabupaten lain di Jawa Barat, bahkan lebih baik lagi,” harapnya.
Penulis: Iir Sairoh
Editor: Wawan Idris
