Beranda
mhnews.id.- Sebulan yang lalu publik atau lebih tepatnya masyarakat DKI Jakarta tersentak mendengar adanya persaingan tidak sehat di tubuh ASN antara alumni IPDN dengan umum.
Aroma tidak sedap persaingan tersebut dapat tercium dari bagaimana penempatan ASN alumni IPDN dan ASN umum (non-alumni IPDN) dalam jabatan di Pemprov DKI Jakarta itu.
Wagub DKI Jakarta, Riza Patria menepis tudingan adanya kubu-kubuan atau geng-gengan antara ASN alumni IPDN dan umum itu. Dia mengatakan situasi saat ini baik-baik saja.
“Sejauh ini di DKI biasa bekerja sama. Kami bersinergi positif menuntaskan tugas-tugas yang tinggal dua bulan ke depan,” kata Riza di Balai Kota, Senin (22/8) lalu.
Sementara di Indramayu, beredar luas rekaman percakapan di aplikasi WhatsApp mantan pejabat tinggi Pemkab Indramayu yang berniat ‘menggusur’ pejabat alumni umum dan menggantinya dengan alumni IPDN.
Sejauh ini belum ada keterangan dari pejabat berwenang mengenai rekaman percakapan tersebut. Beberapa pejabat yang akan dikonfirmasi mhnews.id pun selalu menghindar.
Terlepas dari dugaan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian berharap alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dapat menjadi agen perubahan.
Keberadaan agen perubahan (agent of change) tersebut dimaksudkan agar di masa yang akan datang dapat lahir terobosan dalam birokrasi pemerintahan tanpa harus melanggar hukum.
Hal ini ia sampaikan dalam Kongres ke-III Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Sulawesi Tengah, di Hotel Santika, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (17/09).
Tito menjelaskan dari total sekitar 3,9 juta ASN di Indonesia, 31.326 diantaranya adalah alumni IPDN, yang diharapkan menjadi ujung tombak berlangsungnya roda pemerintahan.
Seorang pejabat Pemkab Indramayu mengungkapkan selama ini ASN selalu menjadi ujung tombak dan ujung tombok kemenangan politik (dalam pemilihan) Bupati-Wakil Bupati.
Menimbang jumlah ASN alumni IPDN hanya 31.326 orang sementara ASN umum mencapai 3,9 jutaan maka sangat rugi bagi Bupati jika jabatan dididominasi para ASN alumni IPDN.
Bila bupati membiarkan alumni IPDN mendominasi jabatan, pasti ASN alumni umum akan membelot dan ini secara politik akan merugikannya. Bupati akan kehilangan suara mereka yang jauh lebih banyak (termasuk keluarganya) daripada alumni IPDN.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
