MHNEWS.id.- Presiden Joko Widodo memastikan mulai tahun 2024 Ibu Kota Negara di Jakarta secara bertahap akan pindah ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Salah satu target aktivitas di IKN Kaltim adalah pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024. Lalu bagaimana Progres pembangunan IKN saat ini?

Diketahui, IKN Nusantara berlokasi di Kabupatan Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Sejak 2020 pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) dan insfrastruktur utama ini pelaksanaan terus dikebut.

Melansir detik.com, yang mendapat kesempatan melihat secara langsung pembangunan di IKN Nusantara mengungkapkan progresnya sudah sesuai dengan perencanaan induk.

Kementerian PUPR mengungkap progres pembangunan KIPP IKN telah mencapai 36,19%, termasuk Kantor Presiden, Istana Presiden, Kawasan Hijau, Kantor Menteri, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Rumah Dinas Menteri, Bendungan Sepaku Semoi, Embung Mentawir, hingga Jalan Tol IKN.

Berdasarkan pantauan di lokasi, akses menuju KIPP dari Balikpapan melalui Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) kemudian melewati jalan nasional Samboja-Sepaku. Perjalanan yang ditempuh dari Balikpapan menuju kawasan IKN kurang lebih 2,5 jam.

Saat masuk ke KIPP IKN, sudah terlihat lebih banyak pembangunan di sejumlah titik. Alat berat yang bekerja juga lebih sibuk dibandingkan progres pembangunan IKN pada akhir Januari 2023 lalu.

Dari pintu masuk KIPP sudah terlihat pembangunan rumah dinas menteri yang telah berprogres 20%. Pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 4 mislanya, saat ini progresnya sudah mencapai 12%.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menargetkan semua kantor Kementerian Koordinator 1, 2, 3, dan 4 selesai pada Juli 2024.

“Jumlah tower yang dibangun untuk empat kantor Kementerian Koordinator berjumlah 16 tower, dengan masing-masing kantor 4 tower,” jelas Basuki saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (28/7/2023) kemarin.

“Jadi akan sesuai dengan kementerian yang dibawahi, Kemenko Marves, Kementerian Ekonomi, Polhukam, Kementerian PMK. Empat ini yang satu kemenko mungkin Ekonomi, 2 mungkin Marves, 1 mungkin Polhukam, 3 mungkin PMK. Tapi peruntukannya masih belum pasti,” imbuhnya.

Penulis: Wawan Idris