MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akhirnya menutup sementara tambang Parung Panjang, di Kabupaten Bogor karena telah banyak menimbulkan korban jiwa.

Keputusan yang menuai pro dan kontra ini disebut Dedi Mulyadi diambil bukan tanpa alasan, melainkan demi menyelamatkan ribuan warga dari ancaman maut di jalanan.

“Saya paham para penambang kehilangan pendapatan, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir-sopir truk kehilangan pekerjaan,” tegas Dedi dalam keterangan video, Senin (29/9/2025).

Jalan Parung Pajang, Bogor berdebu dan macet karena aktivitas truk besar pengangkut tambang. Foto: dok.ist

“Namun, Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024, ada 195 orang meninggal di jalan karena terlindas, tersenggol, atau bertabrakan dengan truk. Ada 140 luka berat. Pertanyaannya, ke mana Anda semua ketika banyak anak kehilangan bapaknya?” tegasnya.

Pernyataan Dedi ini untuk merespons protes sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat yang menolak kebijakan Gubernur terkait penutupan sementara tambang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Mereka menilai penutupan sementara tambang ini mematikan mata pencaharian para sopir, karyawan perusahaan, dan UMKM.

Masih dalam unggahan video tersebut, Dedi menjelaskan bagaimana derita masyarakat akibat tambang dan lalu lintas truk tambang yang setiap hari melintas.

“Ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Berapa derita masyarakat? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut dan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi mengaku kecewa karena seolah banyak pihak hanya memikirkan kepentingan penambang tanpa peduli kerugian negara dan rakyat.

“Saat jalan baru dibangun Pemprov, baru beberapa hari langsung dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami jika itu dibiarkan? Siapa yang menikmati? Hanya penambang. Siapa yang rugi? Rakyat dan negara,” tegasnya.

Meski begitu, Dedi menekankan dirinya tidak anti-terhadap penambangan. Hanya saja, ia ingin pembangunan berkeadilan yang tidak merugikan masyarakat luas.

“Mohon maaf bila kebijakan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, saya harus mengambil keputusan pahit demi kehidupan yang lebih baik,” jelasnya.

Ia pun mengajak semua pihak duduk bersama untuk merumuskan solusi.

“Bayangkan, andai truk lewat depan rumah Anda setiap hari. Apakah Anda rela? Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang,” tuturnya.

Penulis: Wawan Idris