Beranda
mhnews.id.- Program bantuan sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) harus dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Bupati Indramayu, Nina Agustina menegaskan hal itu saat membuka kegiatan Bimbingan dan Pemantapan (Bimtap) Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tingkat Kabupaten Indramayu Tahun 2022 yang diselenggarakan Dinas Sosial (Dinsos), di Aula PGRI Sindang, Selasa (29/11).
“Oleh karena itu, sejalan dengan Visi Kabupaten Indramayu yaitu Indramayu Bermartabat maka saya berharap program sembako ini dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran sehingga akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” ujar Nina
Bupati Nina mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya melalui program sembako yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM sekaligus memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang.
“Saya tegaskan sekali lagi program sembako ini pelaksanaanya harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” tutur Bupati Nina.
Bimbingan dan Pemantapan bagi petugas agar program sembako tepat sasaran. Foto: Iir Sairoh/mhnews.id
Kepala Dinsos Indramayu, Sri Wulaningsih menyampaikan pada Tahun 2022 Kabupaten Indramayu telah melaksanakan peningkatan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah di bawah koordinasi Dinsos.
Mengenai Bimtap, dijelaskan Wulaningsih dilaksanakan untuk memberikan penguatan tentang kebijakan pelaksanaan program sembako dan memberikan pemahaman tentang tugas tim koordinasi bantuan sosial pangan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Bimtap diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan penjelasan tentang program sembako dalam perspektif hukum.
Berkenaan dengan data penerima bantuan sosial (bansos), Wulaningsih mengatakan Dinsos setiap bulan melakukan pemutakhiran data yang disampaikan ke Kementerian Sosial RI. “Data ini pun dikuatkan dengan SK Bupati, sehingga lebih valid dan ini berkat terobosan yang dibangun Bupati Indramayu dengan Kemensos-RI,” terangnya.
Hal ini terlihat kondisi DTKS di Tahun 2021 yang cukup buruk dimana Kabupaten Indramayu berada di posisi 409 dari 534 kabupaten/kota. Namun pada Mei 2022 kini pada urutan 150 kabupaten/kota. Diharapkan pada akhir Desember DTKS Indramayu lebih baik lagi, urutannya pun lebih rendah.
“Tentunya apa yang telah diupayakan dan dilakukan oleh Bupati Indramayu ini kiranya bisa kita dukung bersama, terutama dari para camat dan para kuwu/lurah yang memang sebagai tim koordinasi di tingkat kecamatan dan juga desa,” papar Wulaningsih.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
