MHNEWS.ID.- Bupati Indramayu, Lucky Hakim berpandangan program MBG seharusnya bisa dikoordinasikan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Daerah.

Agar ada pengawasan menyeluruh, sebaiknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikoordinasikan dengan Pemkab melalui Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan, maupun dinas lainnya.

Diungkapkan Bupati Lucky saat dikonfirmasi media, Senin (22/9/2025), setiap ada masalah yang berkaitan dengan program MBG, masyarakat mengadukannya ke Pemda.

Namun karena kewenangan Pemda sangat terbatas pengaduan dari masyarakat pun tidak bisa diproses langsung.

“Jadi, mereka mengadu ke Pemda, dan Pemda sudah ketinggalan kereta, padahal MBG ini sifatnya pelayanan langsung, mikro, dan masif, tapi koordinasinya langsung ke pusat,” jelasnya.

Lucky berpandangan, jika program MBG ini bisa dikoordinasikan antara BGN dan Pemda baik melalui Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan, maupun dinas lainnya, secara otomatis pengawasan menyeluruh dapat dilakukan.

Tidak hanya di dalam dapur MBG saja, melainkan sampai ke hulu, seperti pengadaan bahan baku untuk diolah, dan lain sebagainya.

Ia pun meyakini, kasus-kasus seperti keracunan massal ataupun kasus lainnya bisa ditekan bahkan jangan sampai terjadi.

“Kalau dikoordinasikan dengan Dinkes atau dinas pangan atau dinas apapun di Pemda, maka Pemda otomatis mengetahui dari awal,” ujar Lucky.

“Pemda pun dapat mengawasi prosesnya dari hulu sampai hilir, mulai dari logistik bahan baku sampai ke rantang penyajian ke end user-nya atau masyarakat,” sambungnya.

Bupati Lucky pun minta Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan penyelenggara dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah keracunan di Kabupaten Indramayu.

“Saya tidak mau keracunan massal di berbagai daerah itu terjadi di Kabupaten Indramayu. Karenanya saya minta Dinkes untuk berkoordinasi dengan para penyelenggara dapur umum,” ujarnya.

Penulis: Wawan Idris