Beranda
mhnews.id.- Delapan partai politik (Parpol) menyatakan menolak pemilu proporsional tertutup. Kedelapan Parpol itu terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN, dan PPP.
Kedelapan Parpol itu, Minggu (8/1/2023) melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Namun, dalam pertemuan ini hanya dihadiri tujuh Parpol, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya.
“Saya ingin membacakan pernyataan sikap delapan partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi,” Airlangga Hartarto, Minggu (8/1/2023).
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu membacakan lima poin alasan menolak pemilu secara proporsional tertutup hasil pertemuan Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Pertama, menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
Airlangga berpandangan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.
“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Kedua, lanjut Airlangga, sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
Apalagi, sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.
Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama,” papar Menteri
Kelima, berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
“Demikian pernyataan politik untuk menjadi perhatian,” jelas Airlangga menutup pembacaan sikap kedelapan Parpol tersebut.
Sejumlah elite partai yang menyatakan sikap ini adalah Wakil Ketua Umum PPP, H.M. Amir Uskara, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Nasdem, Ahmad Ali.
Penulis: Wawan Idris
