MHNEWS.id.- Prngurus Cabang  (PC) GP Ansor Kabupaten Indramayu siap dan betekad mengawal Pemilu 2024 supaya berjalan lancar tanpa adanya politik identitas yang bernuansa agama.

Upaya tersebut diangkat menjadi topik diskusi dalam sarasehan yang menjadi rangkaian kegiatan Harlah ke-89 GP Ansor tingkat Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan di aula MM Entertainment, Indramayu, Jumat malam (2/6/2023).

Diskusi dalam sarasehan tersebut menghadirkan para pembicara selain Ketua GP Ansor, Edi Fauzi,  Stafsus Menteri Agama RI, Dr. Nuruzzaman, Ketua DPRD, H. Syaefudin, Kapolres AKBP M. Fahri Siregar, Komisioner KPU Dewi Numalasari, dan Ketua Bawaslu Indramayu, Nurhadi.

Edi Fauzi mengatakan perlu mengawal Pemilu 2024 supaya tidak mengemukanya politik identitas seperti di Pemilu 2019. GP Ansor onsisten mengkampanyekan pluralisme dan toleransi memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi.

“Kerja-kerja GP Ansor yang konsisten ini menjadi terganggu ketika pada musim pemilu, isu-isu yang mengatasnamakan agama ini justru menjadi pemicu polarisasi di masyarakat, menjadi pemecah belah, yang dikhawatirkan ini akan mengganggu integritas bangsa,” kata Edi.

Karena itu, ia mengajak semua elemen masyarakat Indramayu untuk mengawal Pemilu 2024 agar berjalan damai tanpa adanya politik identitas yang bernuansa agama yang bisa merusak kerukunan sesama warga bangsa.

“Pemilu ini harus menghasilkan para pemimpin yang lebih baik tanpa harus dicegah, tanpa harus dibatasi, hanya karena berbeda ras, suku, agama dan sebagainya,” ujarnya.

Stafsus Menag RI, Dr. Nuruzzaman mengatakan pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah politik identitas, di antaranya telah meluncurkan program-program seperti Badan Kesejahteraan Masjid.

Adapun tujuannya yaitu untuk menghindari politisasi tempat-tempat ibadah supaya tidak digunakan untuk kampanye politik.

“Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab untuk meminimalisir, kalau menghilangkan mungkin tidak bisa, tetapi bagaimana caranya meminimalisir agama digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik termasuk isu-isu agama,” jelasnya.

Keseriusan Menag RI, tambahnya, juga telah berkerja sama dengan kepolisian, KPU, dan Bawaslu untuk menghindari politik identitas menyeruak di Pemilu 2024.

Menurutya, dampak buruknya sangat besar ketika agama dibawa-bawa ke ranah kepentingan politik. “Ini yang mau kita hindari. Karena agama terlalu suci buat ditarik-tarik oleh kita hanya untuk kepentingan pribadi,” terangnya.

Ketua DPRD H. Syefudin menyebut politik identitas sebagai benalu demokrasi. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan politik identitas agar tidak muncul pada Pemilu 2024.

“Agama bukan untuk kepentingan politik, tapi politik untuk kepentingan agama. Yang tentu saya setuju itu,” paparnya, singkat.

Narasumber lain, Kapolres AKBP, M. Fahri Siregar mengatakan perlunya mengedukasi masyarakat untuk menangkal politik identitas. Pihaknya telah bekerja sama dengan Kemenag RI, yaitu mengerahkan para Babhinkamtibmas supaya bersama-sama dengan para penyuluh agama mengedukasi masyarakat agar politik identitas tidak mengemuka.

“Cuma memang sampai saat ini penyuluh agama cuma penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan ke depan bisa lintas agama bisa bergabung dengan kami supaya nanti sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat mencegah terkait politik identitas bernuansa agama,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Dewi Nurmalasari sebagai penyelenggara pemilu mengaku perlu upaya-upaya kolaboratif untuk menceagah terjadinya politik indentitas.

Menurutnya, apa yang dilakukan GP Ansor Indramayu melalui diskusi ini merupakan bagian dari mitigasi sebagai tindakan pencegahan terjadinya politik identitas pada Pemilu 2024.

“Apa yang dilakukan Anshor kami sangat mengapresiasi. KPU merasa tidak sendirian, kami yakin Ansor menjadi lokomotif bagi penguatan demokrasi Indonesia dan tentunya Indramayu menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain,” tegasnya.

Penyelanggara pemilu lainnya, Ketua Bawaslu Nurhadi mengatakan bahwa terkait poltik identitas ia mempersilakan untuk beridentitas karena identitas itu suatu hal yang  penting. “Identitas itu penting, asal jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik,” ujarnya.

Berkaitan dengan politik identitas, ia pun menginformasikan perbandindan masa kampanye pada Pemilu 2024 yang disediakan hanya dua bulan lebih pendek daripada Pemilu 2019 dengan masa kampanye tujuh bulan.

Hal itu merupakan hasil evalulasi untuk menghindari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan polarisasi yang sangat kencang.

“Maka pelaksanaan kampanye disingkatkan menjadi dua bulan. Hal ini sebagai upaya pemerintah dan kita penyelenggara pemilu untuk meminimalisir terjadinya polarisasi yang begitu kuat yang bakal merusak integrasi bangsa,” pungkasnya.

Penulis: Rohman
Editor: Wawan Idris