Beranda
Oleh H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan.
DOKTOR H. Masduki Duriyat, Dosen IAIN Syech Nurjati Cirebon dalam tulisannya di media “Pikiran Rakyat” (14/12/2022) berjudul “Indramayu Daerah Termiskin di Jawa Barat, Sebuah Ironi” menarik dibedah lebih mendalam sebagai bagian dari serial catatan politik akhir tahun 2022 untuk menatap tahun 2023 lebih rendah hati tanpa arogansi dan kesombongan tinggi hati.
Hal menarik dari analisis Dr. H. Masduki Duriyat di atas adalah konstruksi data-data “kredibel” dari lembaga/instansi resmi negara seperti BPS dan kementerian pertanian tentang kenyataan sosial “kelas kemiskinan” Indramayu berbanding terbalik dengan kekayaan alam pertanian dan perikanan Indramayu yang melimpah ruah. Sebuah ironi yang menyakitkan dengan data yang meyakinkan.
Potret ironi lain adalah gagalnya pengesahan Raperda APBD Indramayu 2022 untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indramayu. Sebuah “kado pahit” bagi rakyat Indramayu di penghujung tahun 2022.
Ironisnya, kegagalan itu hanya melahirkan debat yuridis antara ekksekutif dan legislatif tentang kemungkinan implikasi sanksi admistratif tidak dibayarnya hak-hak keuangan bupat/wakil bupati, DPRD, dan gaji serta tunjangan ASN.
Dengan kata lain sungguh sangat ironis meletakkan konstruksi kegagalan pengesahan APBD di atas hanya pada implikasi urusan “perut” (gaji Bupati, DPRD, dan ASN).
Dalam konteks ini APBD tidak diletakkan pada fungsinya sebagai instrumen fiskal untuk menjaga keseimbangan pembiayaan layanan publik dan stimulan bagi bergeraknya ekonomi agar daya tahan dan daya beli rakyat tidak ambruk dan “oleng”.
Dari sisi eksekusi kebijakan, Suryadi Carkaya di laman “facebook”nya menggambarkan sebuah ironi betapa rumah-rumah keluarga miskin penerima bantuan tunai langsung (BLT) ditandai stiker besar dengan foto bupati bertuliskan “keluarga miskin penerima bantuan”.
Pemasangan stiker ini, menurut Suryadi Carkaya adalah kejahatan vandalisme dan bullying. Lebih dari itu, ongkos sengsara batin yang menindih mereka penerima BLT lebih besar daripada bantuan yang diterimanya – dan uang itu pun justru bersumber dari dana (pajak) rakyat.
Cara di atas mengingatkan penulis pada kata pengantar Gusdur atas buku “Mati Ketawa Ala Rusia”, kumpulan kisah-kisah rejim otoriter di belahan dunia ibarat monster yang menghadirkan ketakutan mendalam bagi rakyatnya hingga sekedar bermimpi pun mereka dihantui rasa takut secara traumatik. Rakyat kehilangan kegembiraan batin.
Memang tidak ada pemimpin (baca: pejabat publik) yang sempurna karena itu tidak perlu dibungkus pencitraan secara “lebay” dan tumpukan penghargaan.
Dalam perspektif Imam Al ghazali dalam kitab “Ihya Ulumuddin” pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang “menguasai semua hal” melainkan pemimpin meskipun tidak hebat tapi sadar bahwa dirinya tidak hebat sehingga lapang dada menerima input, kritik, dan kontrol publik.
Absennya kritik dan kontrol publik justru akan merugikan kekuasaan itu sendiri menjadi tidak sehat, cenderung otoriter, dan koruptif sejak dari hulu kebijakan.
Mengutip Lord Action, politisi moralis Inggris, “Absolute power, corrupts absolutely”. Makin otoriter makin koruptif kebijakannya justru makin mempercepat senja umur kekuasaannya. Berkali-kali sejarah politik membuktikannya.
Itulah sebabnya demokrasi dalam perspektif Francis Fukuyama hadir sebagai jalan peradaban bukan sekedar memberi ruang bagi siapa pun untuk menjadi pejabat publik tapi pada saat yang sama memberi ruang pula kepada publik untuk mengontrol pejabat yang telah dipilihnya, yakni “cheks and balances” dalam kerangka menghindarkan pejabat koruptif sejak dari hulu kebijakan.
Kita berharap tahun 2023 hadir suasana baru dalam kepemimpinan politik di Indramayu lebih kolaboratif antara bupati dan DPRD sebagai pemegang amanat publik untuk menghadirkan maslahat dan kesejahteraan rakyat.
Mereka dipilih bukan untuk “menundukkan” rakyatnya demi “tukar tambah” elektoral pemilu dan memaksanya secara primitif. Rakyat memiliki ambang batas kesabaran dan jalan pikirannya sendiri untuk menghakiminya secara elektoral dalam pemilu 2024.
Wallahu a’lam bish showab.
