Beranda
mhnews.id.- Banyak yang perlu dibenahi di sektor pendidikan untuk mengerek angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu yang sampai saat ini tercatat masih sangat rendah.
Beragam upaya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tujuan tersebut. Seperti Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Baman, S.Pd.SD yang terus melakukan pembinaan ke sekolah dan guru.
Baman, tidak segan-segan turun ke bawah hingga ke pelosok untuk memantau langsung sekolah-sekolah, guru, dan lingkungannya. Hal ini dilakukan agar Baman, dapat secara langsung melihat kondisi sekolah, guru, dan situasi belajar mengajar.
Diungkapkan Baman yang baru menjalankan tugas di posisinya saat ini yang belum setahun, ia mengaku perlu memotret kondisi pendidikan di Indramayu dengan mengecek langsung ke bawah untuk mengetahui kondisi sesungguhnya.
“Kita sedang menyusun perencanaan berbasis data. Ke depan, insya Allah Dinas Pendidikan ini tidak akan ada lagi sekolah itu lagi itu lagi yang dapat bantuan,” jelas Baman kepada mhnews.id, Jumat (20/1/2023).
Menurutnya, perencanaan tersebut akan meminimalisir risiko kejadian yang tak diinginkan di ranah pendidikan. Imbas positifnya tak akan ada lagi cerita membangun gedung sekolah di satu wilayah dan ada gedung sekolah yang ambruk di wilayah lainnya.
“Kalau bicara nanti ga ada lagi yang ambruk berarti nanti kan anggaran pendidikannya di Indramayu harus dikasih banyak oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Ia pun menginventarisir persoalan pendidikan lainnya seperti tentang kekurangan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pihaknya akan mengusulkan kepada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk pemetaan guru PNS.
Setidaknya ada pemerataan dari sekolah yang banyak guru PNS untuk disebar ke sekolah yang memang membutuhkan. Kondisi saat ini ada penempatan guru di satu sekolah secara berlebihan sementara di sekolah lain kekurangan.
“Bidang Pembinaan mengusulkan kepada Bidang GTK supaya Bidang GTK mengusulkan ke Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan usulkan ke Bupati tentang pemerataan guru PNS,” paparnya.
Kabid Pembinaan SD bersama guru-guru perempuan di salah satu SD. Foto: Dok/istimewa
Cara demikian, tutur Baman bisa menjadi solusi yang tepat selagi pemerintah belum mampu mengangkat PNS baru karena terbentur aturan, anggaran, dan kebijakan pusat.
Blusukan yang dilakukan Baman juga bertujuan melaksanakan program Bupati Nina Agustina seperti Lacak Aset Daerah atau Lada. Hal ini menjadi bagian penting agar di kemudian hari tanah dan bangunan sekolah tak mengalami sengketa dan sejenisnya.
Program lainnya yang bisa dilaksanakan melalui kegiatan blusukan yaitu yaitu Pusat Pangan atau Puspa untuk menanam tanaman jenis sayuran. Program tersebut dapat diterapkan di lahan sekolah untuk mengedukasi kepada siswa agar mandiri dalam ketahanan pangan.
“Ini akan kita dorong ke sekolah-sekolah SD terutama. Insya Allah akan kita dengungkan itu bahwa ketahanan pangan ini bisa berangkat dari sekolah,” ujarnya.
Selain itu, katanya, yang perlu diperhatikan tentang pendidikan bukan hanya gedung sekolah dan guru belaka. Menurutnya, hal-hal lain yang tak boleh luput yaitu menjalin sinergitas dengan beberapa pihak. Harus ada kerja sama antara sekolah dengan masyarakat dan kuwunya.
“Saya berencana bertemu dengan kuwu-kuwu dan camat. Karena urusan pendidikan itu bukan urusan dinas pendidikan saja. Urusan tanah dan lingkungan itu kuwu, pemerintah setempat,” pungkasnya.
Penulis : Rohman
Edito : Wawan Idris
