Beranda
mhnews.id.- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Indramayu melakukan unjuk rasa (Unras) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (7/9).
Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kabupaten Indramayu Fakhmi Nazaruddin menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat. Pasalnya, hal itu tidak sesuai dengan situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19.
Menurutnya, kebijakan itu berbanding terbalik dengan tiga upaya pemerintah dalam menangani ekonomi. Tiga upaya tersebut yaitu peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.
“Di lain sisi justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Bahkan, ia menganggap naiknya harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mengerek angka inflasi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
“Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merembet ke seluruh sektor, termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya.
PMII Indramayu melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD setempet. Foto: Rohman/mhnews.id
Mestinya, desaknya, pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan Negara.
Merespon persoalan-persoalan tersebut, PMII Kabupaten Indramayu mengeluarkan empat sikap. Pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara tegas, serius dan bersungguh-sungguh untuk memberantas mafia BBM.
“Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi,” sebutnya.
Unras tersebut ditemui oleh Ketua DPRD Syaefudin dan Wakil Ketua DPRD Amroni. Keduanya memberikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan PMII.
Syaefudin menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang cukup pahit bagi masyarakat luas. Pihaknya juga menerima aspirasi yang disampaikan PMII Indramayu sebagai sikap penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
“Kita akan menyampaikan apa yang bisa disampaikan dan kami juga menerima dan menampung apa yang bisa kami tampung dalam rangka untuk menyikapi kebijakan,” ucap Syaefudin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu ini.
Hal senada juga dikatakan Amroni. Ia mengapresiasi PMII Indramayu yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan dinamis. “Kami ikut berjuang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD. Secara prinsip mendukung aksi kenaikan harga BBM,” ujarnya Ketua DPC PKB Kabupaten Indramayu ini.
Penulis : Rohman
Editor : Wawan Idris
