Beranda
mhnews.id.- Sehari setelah dilantik menjadi Perdana Menteri (PM) Kerajaan Saudi Arabia, Putra Mahkota Pangeran Mohammeg bin Salman atau dikenal dengan panggilan (MbS) kian menjadi sorotan dunia. Sebagaimana diketahui MbS dilantik menjadi PM pada Selasa malam (27/9).
Pelantikan MbS bagi publik, terutama para pemimpin atau kepala negara dunia tidaklah mengherankan. Mengingat sosok ini sudah sejak lama dipersiapkan kerajaan untuk menduduki posisi penting sebelum akhirnya donobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya Salman bin Abdulaziz.
Melansir detik.com dari CNN, peran Pangeran MbS sebagai perdana menteri itu sejalan dengan tugas yang diberikan Raja kepadanya. Beberapa tugas itu termasuk menjadi perwakilan Saudi dalam kunjungan asing dan menjadi tuan rumah pertemuan yang diselenggarakan kerajaan.
“Yang Mulia Putra Mahkota Pangeran MbS, berdasarkan perintah raja, telah memantau badan eksekutif utama negara sehari-hari, dan peran barunya sebagai perdana menteri berada dalam konteks tersebut,” ujar pejabat itu secara anonim.
Sebagaimana dilansir Britannica, perdana menteri Arab Saudi bertugas memimpin Dewan Menteri. Dewan tersebut bertanggung jawab atas urusan eksekutif dan administratif Arab Saudi, seperti kebijakan asing dan dalam negeri, pertahanan, finansial, kesehatan, dan edukasi.
Direktur Program Timur Tengah di Pusat Strategis dan Studi Internasional (CSIS), Jon Alterman, menilai bahwa penunjukan MbS sebagai perdana menteri tak bakal memberikan perubahan besar dalam kebijakan Saudi.
“Langkah ini menunjukkan status quo, dengan dia mengarahkan agenda para menteri dan berkoordinasi di antara mereka,” kata Alterman, dikutip dari South China Morning Post.
“Itu mungkin berhubungan dengan aspek internasional, yakni secara formal menjadikannya kepala pemerintahan ketimbang seorang kepala negara yang sedang menunggu diangkat secara resmi,” dia menambahkan.
The Straits Times menulis, penunjukan putra mahkota sebagai PM suatu hal yang langka. Pada 1950-an, mantan Putra Mahkota Faisal al Saud pernah menjadi PM dan mengambil alih pemerintahan. Namun, ini berujung pada perebutan kekuasaan yang membuat raja Saudi kala itu lengser.
Meski begitu, seorang analis Saudi yang dekat dengan pemerintah kerajaan, Ali Shihabi, menilai hal tersebut tak terjadi saat ini. Penunjukan MbS sebagai perdana menteri bak “meresmikan situasi de facto”, katanya.
“Ini terlambat sebenarnya, mengingat dia (MbS) telah menjadi CEO dari peran kepemimpinan Raja selama bertahun-tahun,” Shihabi menambahkan.
Sementara itu, pakar politik Saudi di Universitas Birmingham, Umar Karim, menilai MbS telah melewati fase perebutan kekuasaan dan memenangkannya, sehingga yang terjadi saat ini lebih kepada pengaturan kewenangannya.
Penulis : Wawan Idris
Sumber : detik.com
