Beranda
mhnews.id.- Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu secara bertahap akan menuntaskan renovasi belasan ribu rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan menggunakan anggaran APBD, APBD provinsi, APBN, dan melibatkan perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Indramayu, Edi Satoto mengungkapkan, jumlah rutilahu berdasarkan hasil pendataan mencapai 16.000 unit. Data itu sudah dilengkapi kontak person dan kontak adres atau by nama by address di seluruh desa dan kecamatan.
“Kita sudah punya data jumlah rumah yang tidak layak huni dari desa dan kecamatan, tinggal di komper dengan data BTKS dari Dinas Sosial saja supaya valid,” kata Edi Satoto saat dikonfirmasi mhnews.id di ruang kerjanya, Selasa (8/11).
Dijelaskan, DPKPP atau Kimrum sudah melakukan renovasi rutilahu sejak tahun 2021 sebanyak 4.300 unit dan tahun 2022 ini sebanyak 1.695 unit yang tersebar di semua desa di Kabupaten Indramayu.
Pembiayaan program rutilahu ini mengandalkan pada tiga sumber, yaitu dari APBN melalui bantuan stimulan rumah swadaya, APBD provinsi melalui program rutilahu, dan APBD Kabupaten Indramayu melalui program rutilahu.
Untuk program rutilahu tahun 2022, diakui Sekdis Edi Satoto ada penurunan hingga mencapai 50 persen. Faktornya, bantuan stimulan dari APBN berkurang karena dananya banyak dialihkan pada kegiatan kebencaan yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.
“Mungkin anggaran dari pusat lebih difokuskan ke anggaran kebencanaan, dialihkan ke daerah lain. Jadi ada penurunan. Karenanya sangat perlu dukungan berbagai pihak untuk menuntaskan renovasi rutilahu yang jumlahnya masih sangat banyak itu, seperti dana CSR,” jelasnya.
Diakuinya, tiga sumber dana yang ada itu tidak cukup mebiayai seluruh rumah yang akan di renovasi, karenanya pihaknya melibatkan perusaan melalui dana CSR, bekerja sama dengan sumber pendanaan lain seperti baznas, gempur gakin, dan lainnya.
Edi, mencontohkan tahun 2022, program rutilahu yang didanai APBN hanya mampu merehab rumah sebanyak 1.695 unit dengan rincian 1.210 dari bantuan stimulan APBN, 400 unit dari provinsi, dan 210 unit dari APBD Kabupaten Indramayun, sedangkan dari CSR 33 unit .
“Harapan kami ada organisasi yang secara khusus menangani rutilahu dan bisa menjadi mitra Pemerintah. Data untuk jadi rujukan ada di Dinas Kimrum. Selain itu ada gotong-royong dari masyarakat juga supaya program rutilahu bisa dinikmati lebih banyak masyarakat tidak mampu,” harapnya.
Anggaran pembangunan rutilahu untuk satu unit rumah sebesar Rp 20.000.000,00 dengan rincian Rp 2,5 juta untuk upah tukang dan sisa Rp 17,5 juta untuk pembangunan fisik, meliputi konstruksi, konsep Aladin, (atap, lantai, dan dinding), dan kamar mandi.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
