Oleh H. Adlan Daie
Penulis adalah pemerhati politik dan sosial keagamaan

BAGAIMANA kita membaca peluang partai Golkar, PKB, PDIP, dan Gerindra dalam proyeksi pemilu legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Indramayu?

Pergeseran rejim politik dari Partai Golkar ke rejim PDIP di bawah Bupati Nina Agustina tentu menjadi variabel faktor problematik  yang dihadapi Partai Golkar menghadapi pileg 2024 dalam mempertahankan dominasi politiknya secara mutlak baik elektoral maupun raihan kursi DPRD.

Orkestrasi politik partai Golkar sulit didesain ulang secara TSM (terstruktur, sistemik, dan massif). Akan tetapi jelas tidak mudah menggeser dominasi politik Partai Golkar Indramayu semata mata dibaca dari pergeseran rejim politik di atas.

Infra struktur sosial, ketrampilan politik, kepiawaian memainkan  isu-isu politik secara taktis, daya tumpu sumber logistik, dan kemapanan ekosistem politik Partai Golkar di atas rata rata partai-partai politik lain. Inilah yang disebut keunggulan teknokrasi politik Partai Golkar.

PDIP secara teoritis berpeluang besar mampu menaikkan trend elektoral dan raihan jumlah kursi DPRD mengikuti trend positif elektoral PDIP di level nasional yang dilansir sejumlah lembaga survey.

Selain itu PDIP juga memiliki keluasan market elektoral berbasis sosial yang adaptif dengan gestur politik PDIP -selain faktor kehadiran Nina Agustina kader PDIP dalam posisi jabatan politik, yaitu sebagai Bupati Indramayu.

Faktor Nina bersifat ambivalen. Artinya Nina bisa menjadi faktor insentif elektoral bagi PDIP atau sebaliknya menjadi varian defisit bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri ini.

Hal ini jelas akan tergantung kepiawannya mendesain kebijakan yang frendly dan bersahabat di ruang publik. Jika desain kebijakannya sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat Indramayu, maka akan menjadi insentif.

Sebaliknya, justru menjadi faktor defisit secara elektoral jika tampilan politik Nina hanya  membombardir ruang publik menjadi pengab ditindih gambar foto dirinya secara overload dan intimidatif dalam suasana kebatinan publik.

PKB jelas partai yang didirikan dan bertumpu pada basis kekuatan sosial simpatisan ormas Islam NU (Nahdlatul Ulama) sebesar 26 persen di Indramayu, menurut data survey indekstart tahun 2020.

Basis simpatisan itu terhimpun dalam simpul-simpul komunitas sosial pesantren jaringan tradisi NU,  sekolah NU, madrasah, majelis taklim, aktivis, dan remaja masjid di rumpun pedesaan, jaringan penyuluh agama, biro jasa bimbingan haji, dan lain lain.

Karena itu lapak elektoral PKB masih sangat luas untuk dieksplore menjadi basis kekuatan elektoral dalam proyeksi target  12 kursi DPRD untuk melampaui raihan PKB pada pemilu 2019 sebesar 11 persen (7 kursi).

PKB tidak perlu menyeberang jauh-jauh ke basis sosial lain kecuali hendak melakukan eksperimen politik dengan resiko pasti alot, ongkos mahal, dan sedikit hasil -tentu lebih mudah mengeksplore keunggulan basis sosial sendiri sebagai basis utama daya tumpu elektoral PKB.

Partai Gerindra lain lagi. Partai ini secara elektoral lebih dominan mendapat suara tadah hujan atau dalam teori riset survey politik disebut mendapat berkah elektoral dari effect ekor jas dari kekuatan branding ketokohan Prabowo.

Sebagai Ketua Umum sekaligus icon tunggal Partai Gerindra, Prabowo memberikan kontribusi lebih besar dibanding out put kerja mesin partai secara lokal. Fenomena politik seperti ini dulu dialami Partai Demokrat pada pemilu 2009 dengan icon magnitik SBY.

Kekuatan branding ketokohan Prabowo di atas harus diimbangi dengan kerja-kerja mesin partai secara terstruktur, sistemik, dan massif di tingkat lokal untuk memungkinkan partai ini berpeluang meraih kenaikan elektoral dan raihan kursi DPRD sehingga melampaui hasil raihan Partai Gerindra pada Pemilu 2019.

Paparan singkat tentang anatomi politik Partai Golkar, PKB, PDIP, dan Gerindra di atas dalam konteks proyeksi Pemilu 2024 di Indramayu. Anatomi ini hendak menegaskan bahwa betapa pun sistem pemilu bersifat terbuka.

Akan tetapi kendali desain pemenangan tetaplah dominan pada kekuatan mesin partai dalam menghidupkan basis sosial elektoral dengan isu isu bermagnit turunannya. Kompetisi caleg secara internal diletakkan dalam grand pemenangan elektoral partai.

Riset data lembaga Indikator Politik atas hasil pemilu 2009 dan 2014 di 44 sampel dapil di Indonesia menemukan fakta bahwa kontribusi elektoral partai terhadap caleg sebesar 70 persen dalam perbandingan proporsi kontribusi caleg terhadap elektoral partai hanya 30 persen.

Temuan riset data di atas diperkuat empat kali hasil survey Litbang Kompas (periode 2021-2022) bahwa motif pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam kontestasi pileg 70 persen karena kesukaan terhadap partai berbanding 30 karena motif kesukaan terhadap caleg yang diusung partai.

Karena itu memproyeksikan target elektoral partai semata-mata diletakkan pada kekuatan kompetisi dan gizi caleg secara internal tanpa desain branding kekuatan elektoral partai secara koheren dan integralistik sebuah partai, potensial akan mengalami kegagalan.

Yaitu gagal memenuhi target politik yang dicanangkan. Untuk memenangkan elektoral, kehebatan caleg bagaimana pun tetap harus di bawah kepak sayap partai pengusungnya.

Lalu bagaimana peluang partai partai medioker (partai claster bawah dalam konteks raihan kursi DPRD Indramayu) seperti PKS, Demokrat, Nasdem, Perindo, dan lain lain? Tunggu dalam episode tulisan berikutnya. Wassalam.