Beranda
mhnews.id.- Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim memenuhi undangan dewan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD setempat, Senin (10/10). RDP berlangsung selama kurang lebih dua jam dipimpin langsung Ketua DPRD Indramayu Syaefudin dan dihadiri 4 komisi dan pimpinan dewan.
RDP ini terkait dengan tantangan Wabup Lucky Hakim kepada 50 anggota DPRD Indramayu yang sempat viral di media beberapa waktu lalu. Tantangan Lucky muncul, karena dia dianggap selalu mangkir memenuhi undangan DPRD untuk rapat dewan.
Rapat yang berlangsung terbuka ini berlangsung cukup panas, pertanyaan seputar mangkirnya Wabup Lucky dari sidang dewan hingga pertanyaan mengenai disharmonisasi hubungan antara wakil
Anggi Novita salah seorang anggota Fraksi PDIP mengganggap Wabup Lucky cengeng dan kurang elegan. Ia hanya berani berkoar-koar di media sosial. Menurut Anggi, dalam politik jika terjadi masalah disharmoni seharusnya dimusyawarahkan secara internal (antara bupati dan wakilnya).
“Saya malu dengan masalah ini, harusnya jangan berkoar koar dimedia sosial, ini menandakan (Wabup) cengeng. Pemerintahan bukan sinetron, jika ada masalah atau disharmoni seharusnya dimusyawarahkan,” tegas Anggi.
Hal sama diungkapkan Imron Rosyadi dari PKB. Menurutnya, sebelum dipublish ke media sosial, harusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan partai pengusung.”Harusnya Lucky mengadu ke partai pengusung terlebih dahulu, sebelum disebar ke media sosial,” kata Imron.
Pilitisi dan anggota DPRD senior dari Fraksi Golkar, Muhaimin meminta agar Wabup Lucky Hakim mengakhiri polemik dan rumor-rumor disharmoni tersebut. “Sudahi polemik disharmoni. Jangan seperti tik tokan. Kalau memang ada disharmoni, mulai sekarang harus diperbaiki,” sarannya.
Ditegaskan, saat ini masyarakat Indramayu membutuhkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Wabup Lucky pun lantas menanggapi komentar para anggota dewan. Lucky mengaku, secara personal antara dirinya dengan Bupati Nina tidak ada masalah. Namun, secara tata kelola pemerintahan dan aturan diakuinya ada disharmoni.
“Saya siap bekerja dan membantu Bupati Indramayu, tapi bagaimana bisa melaksanakan tugas kalau perangkat kerjanya saja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Ibarat mau memasak, bagaimana bisa dilakukan kalau tidak ada kompor, bumbu dapur seperti bawang merah dan lainnya,” katanya.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
