MHNEWS.id.- Akankah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ‘bermain’ sendiri tanpa membangun koalisi dengan partai politik lainnya dalam ajang pemilihan presiden 2024?

Pertanyaan ini mengemuka karena sejauh ini PDIP masih sendiri. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini belum masuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maupun Koalisi Perubahan (PKS, Nasdem, Demokrat).

Atau jangan-jangan PDIP memang ditinggalkan partai-partai? Terlebih salah satu partai Koalisi Perubahan, PKS secara tegas menyatakan, ‘selamat tinggal’ kepada partai yang sedang berkuasa ini.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, Kamis (23/2/2023) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan selamat tinggal kepada PDI-P untuk kontestasi Pilpres 2024.

“Oke, selamat tinggal (PDIP). Biarkanlah negara ini bersama dengan PKS yang dipilih PKS,” ujar Aboe Bakar saat ditemui di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Pernyataan Aboe Bakar ini dilontarkan usai PKS secara resmi menyatakan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.

Sementara PDI-P juga telah memastikan bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Adapun kepastian PDI-P tidak akan bekerja sama dengan Koalisi Perubahan itu disampaikan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Aboe meminta agar rakyat menikmati saja permainan kata-kata Hasto tersebut.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan,” kata Hasto di Lenteng Agung, Kamis (23/2/2023).

Hasto menegaskan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong. Sementara PDIP melihat sosok Anies dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).

Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini penilaian itu. “Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan,” tegasnya.

“Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” tambah Hasto.

Penulis: Wawan Idris