MHNEWS.id.- Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah menegaskan, survei elektabilitas itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan partainya.

Said Abdulah mengatakan hal tersebut menyikapi hasil survei Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang menempatkan elektabilitas capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP di posisi ketiga, 15,3 persen.

Sedangkan Prabowo-Gibran diposisi pertama dengan 39,3 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin nomor kedua dengan 16,7 persen. Padahal selama ini Ganjar-Mahfud selalu diposisi pertama.

Selain capres-cawapres Ganjar-Mahfud yang mengalami penurunan sangat drastis, elektabilitas PDIP kini tergeser Gerindra. Dalam survei Litbang Kompas terbaru PDIP di posisi kedua dengan 18 persen sedangkan Gerindra di posisi pertama dengan 21 persen.

Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.

“Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan PDI-P,” ujar Said dalam siaran pers yang sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa hasil survei tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian yang signifikan di antara pemilih. Pasalnya, sebanyak 28,7 persen belum memutuskan pilihan atau termasuk dalam kategori undecided voter.

Seperti yang dinyatakan oleh Litbang Kompas, kata Said, mayoritas dari kelompok undecided itu adalah mantan pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Oleh karena itu, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI-P menilai penting untuk memberikan penjelasan bahwa Ganjar-Mahfud merupakan satu-satunya capres-cawapres yang secara ideologis dan gen politik merupakan penerus Jokowi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lahir, berkembang, dan mengalami proses politiknya dalam lingkaran PDI-P.

Seluruh program kerakyatan yang diterapkan oleh Jokowi, mulai dari masa pemerintahannya di Surakarta, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, hingga dua periode kepresidenan, adalah hasil pemikiran dari simpatisan serta kader PDI-P.

“Karena itulah, PDI-P selama ini bersikap loyal memberikan dukungan penuh tanpa ada batasan terhadap seluruh program-program tersebut,” jelas Said.

Atas dasar latar belakang sejarah yang telah diuraikan, lanjut dia, tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas sebanding dengan pasangan Ganjar-Mahfud dalam melanjutkan program-program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi.

Menurut Said, pihak lain yang mencoba mengklaim diri sebagai penerus Jokowi tidak memahami “nyawa” atau “esensi” dari program-program tersebut dan bagaimana cara menjalankannya.

Penulis: Wawan Idris