Beranda
MHNews.- Pemerintah melalui Kemen PAN-RB merencanakan akan menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pada 2023. Rencana tersebut dituangkan dalam surat edaran MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan daerah.
Bagaimana Indramayu menghadapi kondisi tersebut? Sekretaris Daerah Drs. Rinto Waluyo, M.Pd. mengatakan honorer itu kebijakannya belum tuntas. Namun, para honorer patut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tinggal bagaimana keinginan Pemda Indramayu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat dalam bentuk kebijakannya,” kata Rinto kepada MHNews.id belum lama ini.
Ia mengaku apresiatif dan simpati kepada honorer yang telah bekerja lama namun tak jelas nasibnya. Karena itu, honorer macam ini menempati posisi teratas untuk diangkat menjadi ASN. “Itu kalau keinginan kami, ya,” tegasnya.
Ia pun mengungkapkan anggaran untuk membayar gaji para honorer ada di APBD. Namun demikian sumber dananya tetap berasal dari pemerintah pusat. Hal ini pula yang menurutnya, posisi Pemkab jadi dilematis.
Di satu sisi sangat ingin mempertahankan bahkan menaikan statusnya menjadi ASN atau PPPK, namun di sisi lain, anggaran untuk gaji mereka bersumbetr dari pusat. Itulah sebabnya pemerintah pusat harus memiliki keberpihakan kepada para honorer dan aturannya lebih jelas lagi.
“Berapa sih yang dialokasikan untuk Indramayu ini. Dari sisi kuota SDM-nya harus dijelaskan, dari sisi anggarannya juga harus dianggarkan dan dijelaskan,” katanya.
Tak kalah pentingnya juga, tambahya, kebijakan tentang tata cara rekrutmennya. Pasalnya, ia mengaku pesimis para honorer akan diangkat menjadi ASN jika kebijakan dari pusat belum diperbaiki.
“Kalau masih seperti sekarang, saya kira kasihan temen-temen yang honorer itu,” ucapnya. Sementara terkait jumlah, ia menyebut jumlah honorer di Indramayu cukup banyak. Terutama, honorer itu menumpuk di kalangan guru.
“Banyak, ya. Kalau guru saja mungkin ada 5.000-an. Di SKPD lainnya mungkin 1.000-an. Kurang lebih 6.000-an honorer yang ada di kita,” terangnya. (man)
