Beranda
MHNews.- Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mengatur strategi untuk penanganan stunting agar angkanya terus menurun. Hal itu sebagai penerapan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Meski angka stunting di Kabupaten Indramayu sudah cukup baik berada di angka 14,4 persen, namun Pemkab akan terus menekannya dengan menargetkan pada level satu digit, yaitu tujuh persen pada 2023.
Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut, Pemkab Indramayu mengatur strateginya melalui Rembuk Stunting yang dilaksanakan di aula kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Rabu (27/7).
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Nina Agustina yang diwakili Sekretaris Daerah Drs. Rinto Waluyo, M.Pd. sekaligus sebagai keynote speaker, juga disampaikan materi oleh dua pembicara salah satunya Dra. C.H. Iin Indrayati. M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu.
Iin memaparkan peranan Pemkab Indramayu dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sebanyak 10 poin peranan, diantaranya, menetapkan tim percepatan penurunan stunting, merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan, dan menetapkan target.
“Mudah-mudahan sesuai dengan RPJMD kita tahun 2023 ini akan menjadi tujuh persen,” harapnya.
Ia juga menyampaikan analisis situasi penentuan desa yang menjadi lokus stunting. Setelah dilakukan analisis data cakupan, ditetapkan desa lokus stunting tahun 2023 sesuai keputusan Bupati Indramayu Nomor 444/Kel.125-Dinkes/2022.
Disebutkannya, 14 desa yang menjadi lokus stunting, yaitu Desa Langut, Larangan, Singaraja, Jatibarang Baru, Jatibarang, Jatimunggul, Tanjakan, Rajasinga, Sanca, Singajaya, Singakerta, Ranjeng, Karangasem dan Lobener Lor.
Pemkab pada tahun 2023 menganggarkan Rp 9,1 miliar untuk program dan kegiatan stunting ini. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dan menyebar di sembilan SKPD. Anggaran tersebut meskipun belum final dan masih dinamis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Drs. Rinto Waluyo, M.Pd. dalam kesempatan itu meminta anggaran untuk percepatan penanganan stunting tersebut agar ditambah. Menurutnya, untuk mencapai target 7 persen stunting di Indramayu perlu ditopang dengan anggaran yang besar.
“Langsung nih saya perintahkan kepada Bu Iin dan Pak Woni (Kepala BKD Woni Dwinanto) sebagai tim yang menganggarkan, disiapkan anggarannya lebih besar dari tadi (yang disebutkan dalam pemaparan). Untuk hal seperti itu, kenapa tidak,” tegas Sekda Rinto.
Target prevalensi balita stunting Indramayu tujuh persen memang sangat realistis. Mengingat saat ini Indramayu sudah berhasil menurunkan pada level 14,4 persen. Dengan dukungan anggaran yang masimal bahkan dapat mencapai target zero new stunting sebagaimana diprogramkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (man)
