Beranda
Oleh H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
DARI sudut pandang penulis minimal ada dua underline atau dua catatan kaki terhadap aksi unjuk rasa atas nama Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) yang digelar hari Selasa (20/9/2022) dengan sedikit insiden “menjebol” pagar gedung DPRD Indramayu.
Pertama, dalam perspektif Noam Chomsky tentang teori Strukturalisme Linguistik, diksi politik hiperbolik “Pulangkan Nina ke Jakarta“, menjadi sangatlah menarik dan bisa jadi merupakan spirit utama para pengunjuk rasa dalam melakukan aksinya.
Tagline tuntutan yang digunakan dalam unjuk rasa tersebut meskipun agak kurang ajar lebih dari sekedar bermakna turunkan dalam tindakan materialnya melainkan resonansi dari kegelisahan behavior lingkungan politik yang menyertainya.
Kedua, unjuk rasa di atas mendapatkan ruang pemberitaan bukan sekedar diliput media lokal dan massifikasi di beragam platform media sosial. Media merasa tuntutan Pulangkan Nina ke Jakarta sebagai kabar seksi untuk dilahap tuntas oleh publik.
Saking seksinya, bahkan media elektronik arus utama level nasional sekelas Kompas TV ikut memblow up dalam liputannya yang kemudian diikuti media media online nasional lainnya dibawah kompas group. Artinya unjuk rasa di atas memiliki magnit pemberitaan yang luas.
Dalam konstruksi dua catatan kaki tersebut maka unjuk rasa di atas tidak boleh dipandang dari sisi jumlah massa yang mengikutinya dan juga tidak boleh dianggap enteng oleh bupati dan DPRD sebagai pemegang amanat rakyat hak kedaulatan politik rakyat.
Dengan kata lain, bupati dan DPRD sebagai elected and representative leader pemimpin yang dipilih dan representasi dari rakyat pemilihnya tidak boleh memandang remeh temeh unjuk rasa sekecil apapun.
Unjuk rasa tetap wajib dimaknai sebagai aspirasi publik yang harus mendapatkan artikulasi dalam kanalisasi politiknya.
Dalam konteks ini DPRD tidak prioritas “meladeni” tantangan Lucky Hakim untuk berdebat terbuka atau pencabutan dukungan tiga partai pengusung terhadapnya atau Kabag Umum Setda Indramayu menyibukkan diri soal “kunci kantor”.
Itu semua “lipstik” politik yang tidak terkait dengan substansi tuntutan unjuk rasa tersebut.
Pesan kuat dibalik tuntutan unjuk rasa tersebut dengan gambar pamflet “bola ditendang sekuat kuatnya” yang multi tafsir harus diartikulasikan secara tepat agar tidak menjadi ibarat air bah yang sulit dibendung di kemudian hari.
Artinya, akal sehat publik akan selalu bekerja menemukan jalan takdirnya untuk mencegah kemungkinan kekuasaan menjadi tarian topeng-topeng politik.
Maka hemat penulis hadapilah unjuk rakyat sang pemilik suara yang dulu diburu bupati dan DPRD saat musim pileg dan pilkada tiba. Ojo tinggal gelanggang colong playu, jangan menghindar dari tanggung jawab politik rakyat pemilihnya.
Wassalam.
