Gubernur
Seputar JabarTerganjal Aturan Pemerintah Pusat, Ribuan Guru Honorer di Jawa Barat belum Menerima Gaji
MHNEWS.ID.- Nasib malang menimpa ribuan guru honorer di Jawa Barat. Mereka selain belum diangkat jadi PPPK juga kini sudah beberapa bulan belum menerima honorer. Kemalangan bertubi-tubi yang menimpa para guru honorer ini disebabkan adanya atauran yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Karena aturan dalam bentuk surat edaran tersebut, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten […]
Seputar Jabar5 Prioritas Jabar di 2027, Menjaga Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memaparkan lima agenda prioritas tahun 2027 yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemaparan disampaikan Gubernur Dedi pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang dirancang agar pembangunan di Jawa […]
Seputar JabarBayar Pajak Kendaraan tanpa KTP Pemilik Pertama Diberlakukan Secara Nasional, Catat ini Syaratnya!
MHNEWS.ID.- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan kebijakan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik pertama secara nasional. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan dibahas dalam forum nasional dan berpotensi diterapkan di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif, salah satunya dengan membuat […]
Seputar JabarBayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Akan Diberlakukan Secara Nasional, Gubernur Dedi: Ini Anugrah
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambut positif rencana Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk menerapkan kebijakan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik pertama. Dikatakan Gubernur Dedi, rencana tersebut sebagai peluang besar bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Kebijakan itu membawa kemudahan bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bekas. “Ini anugerah bagi kita semua untuk sama-sama […]
Seputar JabarDesa Berprestasi dapat Insentif Rp 9 Miliar, Dedi Mulyadi: Upaya Mendorong Kinerja dan Tata Kelola
MHNEWS.ID.- Keterbatasan anggaran dan menurunnya alokasi dana dari pemerintah pusat bukan menjadi penghalang dan hambatan untuk membangun infrastruktur desa. Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai bertemu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/1/2026) malam. Pada pertemuan tersebut, Apdesi menyampaikan kekhawatiran pemerintah desa terhadap dampak […]
Seputar JabarCegah Bencana seperti di Sumatera, Dedi Mulyadi Siapkan Moratorium Penebangan Hutan
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa, Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan mengeluarkan kebijakan sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Kebijakan yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu menyiapkan moratorium larangan penebangan hutan di kawasan yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana. “Dan saya sampaikan juga penegasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dimungkinkan akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan Yang […]
Seputar JabarKembali ke Masa Pandemi Covid-19, Pemprof Jawa Barat Berlakukan Work From Home bagi ASN
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan menerapkan kembali sistem kerja work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuknya efisiensi dalam menghadapi berkurangnya dana APBD tahun 2026 yang sebabkan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat. WFH diyakini akan dapat menekan biaya operasional kantor, […]
Seputar JabarTak Ikut Memprotes Menkeu Purbaya di Jakarta soal Pemotongan TKD, Ini Penjelasan Dedi Mulyadi
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan tidak ikut memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah atau Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, tidak pantas baginya untuk menentang keputusan yang telah diambil pemerintah pusat. “Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom […]
Seputar JabarWarga Kroya Mengadu Jantung Anaknya Bolong Dua, Dedi Mulyadi: Nih dari Indramayu, Pak Lucky!
MHNEWS.ID.- Seorang ibu asal Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Indramayu mengadu kepada Gubernur Dedi Mulyadi bahwa anaknya menderita sakit jantung. Diungkapkan si ibu, sakit jantung anaknya sudah tergolong parah karena sudah bolong dua. Seharusnya anaknya itu berobat ke Jakarta namun sampai sekarang belum memiliki ongkos. “Ibu punya BPJS?” kata Dedi saat berdialog langsung dengan warga yang […]
Seputar JabarBerlaku Januari 2026, ASN tak Produktif Akan Dipindahkan Jadi Tenaga TU di Sekolah
MHNEWS.ID.- Pemprov Jawa Barat akan melakukan pemerataan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk efisiensi karena menurunnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat. Pemerataan tersebut antara lain dengan menempatkan ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tenaga administrasi di SMA dan SMK. “Hari ini saya meminta kepala badan kepegawaian untuk mengkaji. Pegawai yang di OPD-nya […]
Seputar JabarSeperti di Lembur Pakuan, Gubernur Dedi Ajak Bupati dan Wali Kota Buka Pos Pengaduan Warga di Rumah Dinas
MHNEWS.ID.- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan, pemerintah harus hadir secara nyata dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Itulah sebabnya, Gubernur Dedi mengajak bupati dan wali kota di seluruh wilayah Jabar membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing. “Saya mengajak para bupati dan wali kota menjadikan rumah jabatan sebagai tempat mengadunya […]
Seputar JabarWajibkan 7,5 Persen APBD untuk Jalan, Gubernur Dedi: Kalau tidak, Sampai Kiamat Tetap Rusak
MHNEWS.ID.- Gubernur Dedi Mulyadi mewajibkan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalokasi anggaran untuk perbaikan jalan minimal 7,5 persen dari total APBD. Ditegaskan Gubernur Dedi, intruksi ini agar memiliki kekuatan hukum akan diperkuat dengan keputusan gubernur agar seluruh daerah memiliki komitmen yang sama. “Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat […]
