- redaksi@mhnews.id
NasionalMHNEWS.ID.- Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Diketahui Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini mebuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga negara. Pembahasan RPP ini diputuskan setelah pemerintah bersama Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar rapat tingkat menteri. Menteri Koordinator […]
NasionalMHNEWS.ID.- Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang diteken Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ditegaskan Profesor Hukum Tata Negara, Mahfud M.D. saat ditanya media, Jumat (12/12/2025) di Jakarta. “Perpol Nomor 10 Tahun 2025 itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 […]
NasionalMHNEWS.ID.- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan tersebut tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri. Pasal 1 Ayat […]
NasionalMHNEWS.ID.- Desakan agar seluruh polisi aktif harus mundur dari jabatan di luar institusi Polri yang berada di tatanan pemerintahan terus mengalir dari berbagai kalangan. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan yang mengabulkan permohonan terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. Permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang […]
NasionalMHNEWS.ID.- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang anggota Korps Bhayangkara atau Kepolisian (Polri) menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun. Dengan begitu, penempatan anggota Polri pada jabatan non-kepolisian tidak lagi dapat dilakukan hanya berdasarkan izin Kapolri. Putusan tersebut dibacakan MK untuk perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU […]
NasionalMHNEWS.ID.- Anggota polisi aktif diputuskan tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan perkara 114/PUU-XXIII/2025 untuk seluruhnya terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. “Amar […]
NasionalMHNEWS.ID.- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan instansinya akan mempelajari lebih lanjut putusan MK yang melarang rangkap jabatan. “Ya kita melakukan transformasi kepengurusan sesuai makna yang kita lakukan saat ini,” katanya kepada media di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Namun demikian Erick tak menjawab dengan tegas mengenai kelanjutan nasib wakil menteri […]
NasionalMHNEWS.ID.- Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang wakil menteri (wamen) merangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN atau perusahaan swasta. Larangan itu termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Advokat Viktor Santoso Tandiasa terkait pengujian materi Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Amar putusan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon I untuk […]
Beranda