Beranda
mhnews.id.- Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin mengaku sangat heran dan prihatin dengan kondisi petani di daerahnya yang sampai saat ini belum memiliki Kartu Tani padahal akan dijadikan sayarat untuk bisa menebus (membeli) pupuk bersubsidi.
“Ribuan petani Indramayu belum memiliki Kartu Tani? Ini sebuah ironi. Sangat memprihatinkan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kebanggaan Kabupaten Indramayu sebagai daerah lumbung padi nasional,” kata Syaefudin saat dikonfirmasi mhnews.id, Senin (14/11).
Ditegaskan Syaefudin, pihaknya meminta kepada Dinas Pertanian agar segera membenahi persoalan tersebut. Hal itu mengingat pada 2023, penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani. Jika para petani tak miliki Kartu Tani maka tidak bisa menebus pupuk subsidi.
“Kalau petani tidak bisa menebus pupuk subsidi memang mampu membeli pupuk non subsidi. Jelas tidak akan mampu. Terus kalau pupuk subsidi tidak bisa ditebus karena tak punya Kartu Tani dan tanaman padinya tidak dipupuk apakah produksi padinya akan bagus. Tentu tidak!” tegasnya.
Dengan kondisi tersebut, tegas Syaefudin produksi padi Indramayu akan turun anjlok. Penurunan produksi padi Indramayu ini juga akan berimbas pada pengadaan pangan nasional. Ini benar-benar sebuah ironi. Kondisi ini juga berbanding terbalik dengan sebutan Lumbung Padi Nasional.
Untuk mengurai masalah ini, diakui Syaefudin DPRD sudah memanggil Dinas Pertanian. “Dalam pertemuan itu banyak yang dibahas. Pertanian ini memang luar biasa. Padahal Indramayu dijadikan lumbung pangan, nanti kita liat bagaimana dinas terkait membenahi,” tegas Syaefudin.
Penulis : Iir Sairoh
Editor : Wawan Idris
